Pendidikan Universal Menengah Dikejar

Jakarta, Kompas - Pemerintah berkomitmen meningkatkan pendidikan hingga SMA sederajat lewat kebijakan pendidikan menengah universal. Tahun 2013, pendidikan menengah universal dicanangkan dengan biaya operasional sekolah hampir 90 persen ditanggung pemerintah pusat dan daerah.

”Kami tidak menamakan wajib belajar 12 tahun, tetapi pendidikan menengah universal. Ini setelah mempertimbangkan bahwa anggota UNESCO juga tidak ada wajib belajar pendidikan menengah,” kata Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Minggu (4/3).

Oleh karena bukan wajib belajar 12 tahun/pendidikan menengah, pemerintah tetap membuka peluang kontribusi pembiayaan dari masyarakat. Namun, beban yang ditanggung masyarakat diperkecil.

Saat ini, 28 persen lulusan SMP sederajat tak tertampung. Selain akses dan ketersediaan sekolah menengah, lulusan SMP sederajat juga terkendala biaya.

Hamid menjelaskan, rintisan BOS pendidikan menengah universal sudah dimulai. Maret ini besarnya Rp 120.000 per siswa per tahun. Tahun 2013 direncanakan naik Rp 1 juta atau lebih.

”Jika anggaran pendidikan menengah universal meningkat di BOS, investasi, ataupun bantuan khusus siswa miskin, peningkatan di jenjang pendidikan menengah bisa 5-6 persen per tahun,” katanya.

Berdasarkan data pokok pendidikan Kemendikbud Tahun 2011, jumlah lembaga pendidikan menengah di jenjang SMA, SMK, MA, sekolah menengah luar biasa, dan paket C ada 32.382 sekolah. Total siswa 9.653.571 orang, diajar 562.946 guru.

Dukungan pemerintah daerah untuk wajib belajar 12 tahun dirintis tahun 2006-2012. Saat ini, 14 provinsi mencanangkan wajib belajar 12 tahun dengan menyediakan BOS daerah/bantuan khusus siswa miskin daerah.

Raihan Iskandar, anggota Komisi X DPR, mengatakan, pemerintah harus punya kemauan politik meningkatkan wajib belajar sembilan tahun menjadi 12 tahun. ”Dukungan wajib belajar 12 tahun berdampak signifikan dalam peningkatan sumber daya manusia,” katanya.

Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, kenaikan anggaran pendidikan harus menunjukkan kinerja pemerintah serta integritas yang memuaskan masyarakat. ”Harapan masyarakat pada pendidikan terus meningkat. Karena itu, kebijakan pemerintah dalam pendidikan juga ditingkatkan. Dengan menjamin lulusan wajib belajar sembilan tahun bisa menyelesaikan pendidikan menengah,” ujar Nuh. (ELN)