SNMPTN Jalur Undangan Harus Adil

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Rochmat Wahab mengatakan, tidak menolak kebijakan pemerintah yang menghapus jalur ujian tulis pada SNMPTN 2013 mendatang. Akan tetapi, Rochmat menegaskan, seluruh proses yang dilakukan dalam menentukan penerima jalur undangan harus mengedepankan asas berkeadilan.

"Kita tidak menolak. Tapi semua harus mengedepankan fairness," kata Rochmat, di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis (15/3/2012).

Dengan dihapuskannya SNMPTN jalur ujian tertulis, maka akses masuk PTN hanya menyisakan dua jalur penerimaan yaitu jalur undangan dan jalur ujian mandiri.

Jalur undangan ditentukan berdasarkan nilai rapor siswa dan hasil ujian nasional (UN). Dalam proses seleksi ini, kriteria sekolah juga turut memengaruhi jumlah siswa yang berhak menerima jalur undangan. Adapun, jalur ujian mandiri merupakan kebijakan yang diatur oleh masing-masing PTN.

Rochmat mengusulkan tiga hal yang harus diperhatikan agar penentuan penerima jalur undangan dapat dilaksanakan dengan adil, yaitu mengevaluasi kembali nilai rapor berdasarkan kriteria sekolah, mengubah norma UN, dan memberikan akses lebih kepada siswa yang memiliki bakat khusus.

Evaluasi nilai rapor, menurutnya, perlu dilakukan karena setiap sekolah memiliki kriteria yang berbeda. Untuk itu, pemerintah harus membuat sistem untuk mendukung langkah tersebut.

"Nilai rapor siswa itu bisa dibedakan berdasarkan kriteria sekolahnya. Nilai 9 di sekolah bagus, tentu berbeda dengan nilai 9 di sekolah standar," ujar Rochmat.

Sementara, terkait norma UN, Rachmat berpendapat, akan lebih baik jika hasil UN disajikan dalam bentuk skor dan bukan sekadar lulus atau tidak lulus. Alasannya, hal itu akan menciptakan hasil UN yang lebih kredibel. Sebab, berdasarkan pengalaman penyelenggaraan UN di tahun-tahun sebelumnya, hasil UN dapat dibedakan berdasarkan zona pelaksanaannya.

"Saya lebih suka memainkan skor ketimbang lulus atau tidak. Itu akan lebih kredibel, membedakan antara white zone, blue zone, dan black zone," ungkapnya.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini menambahkan, pemerintah juga harus memberikan akses lebih kepada siswa yang memiliki bakat khusus. Siswa-siswa tersebut tidak harus memenuhi porsi akademik untuk mendapatkan jalur undangan.

"Harusnya ada prosedur khusus untuk mereka," kata Rochmat.