JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini tengah membangun sebuah sistem audit yang disebut fraud control system (sistem pengawas kecurangan), untuk mencegah terjadi korupsi dan penyimpangan dari sebuah kebijakan umum. Contoh proyek ini pada tahap pertama akan diterapkan di Kantor Perwakilan BPK Jawa Barat.
"Sistem ini untuk menguji kebijakan publik yang diambil pemerintah atau pejabat, apakah kebijakan itu berpotensi adanya penyimpangan atau kecurangan atau bahkan berpeluang terjadi korupsi. Kita harapkan dengan system ini, upaya kita mengurangi korupsi yang marak di negeri ini bisa berkurang dengan kebijakan public yang baik, transparan dan akuntabel," ujar Ketua BPK Hadi Purnomo saat dihubungi Kompas, Sabtu (17/3/2012) di Jakarta.
Menurut Hadi, system ini masih dikerjakan di Bagian Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPK.
"Sesegera mungkin, sstem ini akan selesai dan diharapkan agar bisa dijalankan. Tunggu saja tanggal mainnya," tambah Hadi.
Hadi menyebutkan, pengerjaan konsep dan sistem ini sudah dilihat oleh Ketua BPK dari Filipina dan United States Agency for International Development USAID (Badan Bantuan Pembangunan Internasional Amerika) beberapa waktu lalu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.