YLKI: Iuran Wali Murid Perlu Diaudit

Kompas.com - Iuran yang berasal dari wali murid yang dikutip lewat komite sekolah harus bisa dipertanggungjawabkan alokasi dan penggunaannya. Proses audit bisa dilakukan oleh akuntan publik. Demikian disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Warasdi, di Jambi, Selasa (20/3).

"Sampai saat ini pihak sekolah masih banyak melakukan kutipan pada wali murid lewat komite, namun tidak pernah dipertanggungjawabkan penggunaannya," katanya.

Ia mengatakan, khusus di Provinsi Jambi pada tahun anggaran 2011 banyak dana dari pusat yang tidak tersalurkan untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
     
Kelebihan dana dari pusat itu tidak tersalurkan dan dikembalikan ke pemerintah pusat, sementara wali murid terus dimintai iuran. Ia menyebutkan, uang kutipan dari wali murid itu beraneka ragam, seperti uang praktek, uang laboratorium dam lainnya, sementara itu praktek jarang dilakukan.

Selanjutnya mengenai kesejahteraan guru, lewat sertifikasi yang sudah dilakukan, gaji pengajar dan honor juga sudah dinaikkan. Dalam kondisi yang sulit saat ini, apalagi, akan diberlakukannya kenaikan bahan bakar minyak oleh pemerintah, tentunya akan menambah biaya wali murid.
    
Untuk itu, supaya pihak sekolah tidak semena-mena mengutip iuran pada wali murid, maka dana tersebut harus diaudit dan dipertanggungjawabkan.  Akuntan publik bisa mengaudit dana iuran dari wali murid di tiap sekolah, terutama tingkat sekolah lanjutan tingkat atas.
     
"Kita minta akuntan publik dapat mengaudit sekolah-sekolah yang mengutip iuran dari wali murid tersebut, untuk mengetahui kejelasan alokasi," kata Warasdi.