Pemerintah Dinilai Diskriminatif

Jakarta, Kompas - Penyelenggaraan ujian nasional program paket setara SD, SMP, dan SMA/SMK yang tak tentu merugikan anak-anak usia sekolah yang memilih pendidikan di jalur nonformal dan informal. Ribuan anak usia sekolah yang bersekolah rumah terancam tak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya pada tahun ini juga.

”Semestinya UN program paket sama pelaksanaannya dengan UN sekolah formal atau tak jauh setelah UN formal. Penyelenggaraan UN kesetaraan yang tak tentu membuat anak yang lulus tahun ini terkendala,” kata Seto Mulyadi, Ketua Umum Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (AsahPena) saat bertemu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta, Selasa (3/4).

AsahPena memperjuangkan pelaksanaan UN kesetaraan bisa diperlakukan sama dengan UN sekolah formal. Hingga kini, kepastian jadwal UN kesetaraan belum ada, apalagi kisi-kisi materi UN kesetaraan.

Budi Trikorayanto, Wakil Ketua Umum AsahPena, mengatakan, pemerintah menjanjikan anak-anak sekolah rumah usia sekolah bisa ikut UN formal, bukan UN kesetaraan. Namun, realisasinya belum ada.

”Yang dihadapi anak-anak usia sekolah di pendidikan nonformal dan informal sekarang, tak bisa daftar sekolah tahun ini juga. Kalau UN kesetaraan dilaksanakan Juli, pengumuman kelulusan bisa molor dua bulan. Anak-anak yang mau ikut seleksi PTN dan daftar sekolah baru tak bisa tahun ini,” ujar Budi.

Anggota BSNP, Jamaris Jamma, Farid Anfasa Moeloek, Teuku Ramli Zakaria, dan Weinata Sairin, yang menemui perwakilan AsahPena, menjamin tak ada niat mendiskriminasikan pendidikan nonformal dan informal. BSNP sedang mengkaji bisa menggelar UN kesetaraan yang semakin lebih baik dan berkualitas. (ELN)