Perbaikan Kompetensi Guru Jadi Prioritas

Jakarta, Kompas - Perbaikan mutu guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah menjadi prioritas karena saat ini kualitasnya tergolong rendah. Upaya perbaikan dilakukan mulai dari pendidikan calon guru, perekrutan, hingga pendidikan dan pelatihan guru-guru yang sudah ada.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan hal itu dalam seminar pendidikan yang diselenggarakan Kompas bertajuk ”Menggugat Praksis Pendidikan, Bagaimana?” dan peluncuran Yayasan Nusa Membaca, di Jakarta, Senin (23/4).

Tampil sebagai pembicara lain dalam seminar itu adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef, mantan Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Paul Suparno SJ, dan Puspita Zorawar.

Nuh mengatakan, dari hasil uji kompetensi awal, kualitas pendidik secara umum belum menggembirakan. Dari hasil uji kompetensi awal terhadap 281.016 guru TK hingga SMA/SMK, nilai rata-rata nasionalnya 42,25. Hasil pengawas sekolah justru lebih rendah.

Nuh mengibaratkan, kondisi pendidik saat ini seperti air dalam gelas yang keruh. Agar air menjadi jernih, secara perlahan- lahan gelas diisi air jernih sehingga secara bertahap air dalam gelas tak keruh lagi.

Nuh mengatakan, untuk meningkatkan kualitas guru, dilakukan berbagai cara. Selain meningkatkan kesejahteraan guru, pola perekrutan, pendidikan, dan pelatihan guru juga sedang diperbaiki. Mulai tahun 2012, misalnya, mahasiswa baru yang diterima di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan ditawari untuk ikut tes khusus menjadi calon guru dan biaya pendidikan ditanggung pemerintah. ”Perbaikan kualitas guru harus dimulai dari proses rekrutmen yang benar,” kata Nuh.

Paul Suparno mengatakan, saat ini para guru lebih menekankan kemampuan kognitif atau melihat angka. ”Ini terjadi karena filosofi pendidikan negara ini belum jelas,” katanya.

Daoed mengatakan, dalam penyelenggaraan pendidikan, pemerintah mesti punya visi ke depan yang digagas secara proaktif, bukan reaktif. ”Pemerintah perlu mencari paradigma baru pendidikan bangsa. Dalam kebijakan pendidikan, pemerintah mesti bisa berpikir lebih dulu dari zamannya,” ujarnya. (ELN)