RSBI di Malang Diperbolehkan Tarik Uang Sumbangan

MALANG, KOMPAS.com — Pemerintah Kota Malang, Jawa Timur, memperbolehkan sekolah berstatus rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) untuk menarik uang sumbangan kepada para siswanya. Larangan berlaku hanya bagi siswa dari keluarga miskin.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Malang Peni Suparto, Senin (30/4/2012). Menurut Peni, adanya penarikan sumbangan sah-sah saja dilakukan pihak RSBI.

"Itu karena peraturannya sudah tertuang dalam perundang-undangan. Namun, dilarang meminta sumbangan bagi warga miskin karena siswa dari keluarga miskin harus dibebaskan 20 persen dari biaya yang ditentukan," katanya.

Pihak Pemerintah Kota Malang (Pemkot Malang) kata Peni, melalui Dinas Pendidikan Kota Malang, akan melakukan verifikasi data atau survei pada RSBI, yang akan melakukan penarikan sumbangan biaya pengembangan pendidikan (SBPP). "Nanti kita akan terjunkan tim verifikasi," akunya.

Ketentuan penarikan SBPP di RSBI, menurut Peni, nantinya akan dituangkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Malang. "SK tersebut harus ditaati oleh RSBI yang ada," katanya.

Sebagai informasi, di Kota Malang terdapat enam RSBI yang sudah mengajukan permohonan untuk bisa menarik SBPP pada proses penerimaan siswa baru tahun ini. RSBI tersebut antara lain tiga sekolah dasar (SD) dan tiga sekolah menengah pertama (SMP).

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Sutiaji, mengatakan bahwa pihak Komisi D tak mempermasalahkan jika RSBI melakukan penarikan SBPP sebagai partisipasi masyarakat untuk pengembangan pendidikan.

"Sebab, anggaran pendidikan Kota Malang memang tak mencukupi untuk membiayai operasional RSBI," katanya.

Politisi dari PKB itu membeberkan, satu RSBI saja perlu biaya operasional sebesar Rp 4 miliar. Misalnya ada tiga RSBI di Kota Malang, maka biaya yang dibutuhkan Rp 12 miliar.

"Kota Malang tidak mampu memberikan dana sejumlah itu," ujarnya.

Sutiaji mengaku, memang ada enam RSBI yang mengajukan permintaan penarikan SBPP pada saat nanti menerima siswa baru.

"Namun, Dewan dan Pemerintah Kota Malang harus ada kontrol untuk melindungi siswa miskin," katanya.