DPR: Hardiknas Jangan Sebatas Seremonial

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi X DPR, Raihan Iskandar, secara tegas mengimbau agar peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) betul-betul dijadikan momentum kebangkitan pendidikan nasional dan bukan sekadar seremonial tanpa realisasi yang jelas.

"Peringatan Hardiknas jangan sekadar perayaan yang bersifat seremonial dan hanya dihiasi oleh upacara semata," kata Raihan, Rabu (2/5/2012), di Jakarta.

Seperti diberitakan, peringatan Hardiknas tahun ini dihiasi oleh pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh, yang berkomitmen melakukan investasi besar-besaran di bidang sumber daya manusia (SDM). Mendikbud berjanji akan membuka akses seluas-luasnya kepada seluruh anak bangsa untuk memasuki dunia pendidikan, mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi, membangun dan merehabilitasi sekolah dan ruang kelas baru secara besar-besaran, serta berjanji untuk menyiapkan pendidikan menengah universal mulai 2013.

Menurut Raihan, seharusnya, pidato dan komitmen Mendikbud itu dapat benar-benar diwujudkan. Menurutnya, saat ini masih banyak anak bangsa yang belum menikmati akses luas untuk masuk ke dunia pendidikan.

"Masih sedikit anak bangsa yang menikmati pendidikan bermutu. Ironisnya, keterbatasan akses itu justru dihambat oleh kebijakan pemerintah yang menciptakan sekat sosial melalui stratifikasi sekolah, misalnya sekolah RSBI dan non-RSBI," ujarnya.

Selanjutnya, masih banyak juga anak bangsa yang tidak bisa menikmati bangku kuliah di perguruan tinggi. Raihan mengungkapkan, semakin mahalnya biaya kuliah saat ini kian menutup peluang masyarakat tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Ia juga mengkritisi sarana dan prasarana pendidikan karena potret di lapangan menunjukkan masih banyaknya sekolah dengan kondisi bangunan tidak layak.

"Kondisi ini harus benar-benar dijawab oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan nyata. Jangan sampai, peringatan Hardiknas hanya bersifat rutinitas dan menjadi ajang pencitraan bersifat politis," ungkapnya.