Otonomi PT Minta Dipertahankan

Jakarta, kompas - Otonomi perguruan tinggi harus dipertahankan sebab otonomi itulah yang akan membuat universitas bisa akuntabel, aksesibel, bebas, dan bertanggung jawab. Perguruan tinggi dunia juga kini bergerak ke arah otonomi.

Demikian salah satu pernyataan dan petisi sejumlah guru besar, pengajar, mahasiswa, dan alumni Universitas Indonesia yang diberikan kepada wartawan. Pernyataan ini kembali ditegaskan dalam kunjungan sejumlah guru besar Universitas Indonesia ke kantor harian Kompas, Kamis (3/5). Mereka antara lain Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UI Riris K Toha Sarumpaet, anggota Dewan Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto, Dekan Fakultas Kedokteran UI Ratna Sitompul, Dekan Fakultas Ilmu Komputer UI

Chan Basaruddin, Pimpinan Kajian dan Pengembangan Soft Competency Fakultas Ekonomi UI Taufik Bahaudin, serta sejumlah pengajar UI lainnya.

Menurut mereka, konsep otonomi perguruan tinggi sebenarnya sudah ada sejak Prof Dr Mr Soepomo, presiden ke-2 Universitas Indonesia tahun 1951-1954 yang tidak menginginkan campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Namun, semasa Orde Baru, otonomi perguruan tinggi tersebut dicabut.

Pada masa reformasi, otonomi perguruan tinggi sempat berkembang. Namun, tujuh perguruan tinggi yang sejak tahun 2002 secara bertahap berstatus bahan hukum milik negara, kini kehilangan statusnya.

Tanda-tanda pemerintah mengambil alih otonomi perguruan tinggi, kata Taufik Bahaudin, terlihat dengan berubahnya status sejumlah perguruan tinggi negeri menjadi satuan kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tanggal 12 April 2012, misalnya, telah terbit Peraturan Presiden Nomor 43 dan 44 yang mengharuskan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan Institut Teknologi Bandung diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah. Peraturan presiden ini dinilai telah meniadakan kebebasan perguruan tinggi di negeri ini.

Ditolak

  Melihat gelagat hilangnya otonomi perguruan tinggi, sejumlah guru besar dan pengajar UI khawatir kasus serupa bakal menimpa UI. ”Kami khawatir, UI akan berada di bawah pemerintah sehingga sejak awal kami tolak,” kata Ratna.

Jika UI di bawah pemerintah, mereka berkeyakinan UI tidak akan dapat menjalankan fungsinya sebagai kekuatan moral yang independen serta tempat tumbuhnya inovasi dan pemikiran kreatif. (THY)