Mendikbud: RUU Pendidikan Tinggi Pro Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meyakinkan bahwa Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau RUU PT lebih pro rakyat. Hal ini terlihat pada komitmen agar perluasan aksebilitas pelayanan pendidikan akan tetap menjadi tujuan utama dalam RUU ini.

"Tujuan itu akan dicapai dengan memperluas kesempatan bagi peserta didik yang tidak mampu untuk bersekolah, yaitu 20 persen untuk bersekolah di jenjang pendidikan tinggi," ujar Nuh, Rabu (9/5/2012).

Selain itu, perluasan akses juga dimaksimalkan dengan menambah jumlah akademik komunitas di tiap-tiap kabupaten kota.Tiap kabupaten kota, kata Nuh, diupayakan untuk membuka minimal satu akademik komunitas pada jenjang minimal D-1 dan D-2.

Untuk daerah perbatasan, layanan pendidikan terutama perguruan tinggi negeri (PTN), masih belum mencukupi. Kondisi tersebut menyebabkan para peserta didik lebih memilih bersekolah di negara lain daripada di Indonesia, yang lokasinya lebih dekat ke perbatasan.

Untuk itu, Mendikbud menegaskan untuk memperbanyak jumlah PTN di daerah perbatasan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengamanan bagi generasi penerus bangsa yang berada dekat dengan wilayah perbatasan.

"Kita tidak ingin anak-anak kita lari ke negara tetangga karena tidak adanya pendidikan yang memadai," ujar Nuh.