Siswa Pamekasan Janji Tidak Konvoi dan Corat-coret

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, menempuh cara membuat perjanjian dengan siswa dan siswi yang akan lulus agar tidak konvoi dan corat-coret seragam sekolah, saat pengumuman kelulusan tingkat SMA sederajat, Sabtu (26/5/2012) besok.

Perjanjian itu disampaikan melalui masing-masing sekolah.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Negeri Pamekasan, Basoir, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/5/2012) mengatakan, seluruh siswa dimintai perjanjian di atas materai Rp. 6.000, agar mereka tidak melakukan konvoi, corat-coret baju seragam sekolah.

"Surat perjanjian itu wajib diketahui oleh orang tua. Sehingga ketika ada pelanggaran dalam surat perjanjian tersebut, sekolah dan orang tua sama-sama tahu konsekuensinya," terang Basoir.

Tidak hanya itu, lanjut Basoir, siswa juga diminta untuk mengumpulkan seragam sekolah kepada mssing-masing wali kelasnya agar tidak ada corat-coret saat pengumuman kelulusan.

"Seluruh siswa H-1 hingga H+1 kelulusan tidak boleh berseragam dan wajib dikumpulkan ke sekolah," tambahnya.

Setelah pengumuman kelulusan selesai, maka seragam sekolah itu bisa diambil kembali atau tidak. Sebab seragam itu merupakan hak siswa itu sendiri.

"Kalau ada yang mau seragamnya diambil lagi, sekolah tidak melarangnya karena mungkin mau diberikan kepada saudaranya atau familinya yang membutuhkan," imbuh pria yang juga Kepala SMAN 1 Pamekasan ini.

Untuk seragam yang tidak diambil, maka sekolah akan menyerahkannya kepada siswa yang membutuhkan. Utamanya bagi siswa yang kurang mampu.

Pada pengumuman kelulusan besok, siswa dilarang datang ke sekolah. Surat pemberitahuan kelulusan akan dikirim ke masing-masing rumah siswa yang bersangkutan agar diketahui oleh orang tuanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan Ahmad Hidayat mengatakan, upaya yang dilakukan agar siswa tidak konvoi dan corat-coret seragam, semata-mata untuk menghormati dunia pendidikan dan juga citera Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten Pendidikan, tidak ternodai dengan perbuatan yang negatif.