Kompas.com - 19/06/2012, 14:47 WIB
EditorLusia Kus Anna

KOMPAS.com — Tingginya minat masyarakat daerah akan pendidikan pascasarjana membuat program pendidikan pascasarjana dengan harga murah marak. Pembukaan cabang-cabang di daerah itu diduga kuat tanpa melalui prosedur resmi Kemendikbud.

Demikian disampaikan oleh Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Jambi, Warasdi. Ia mengungkapkan, banyak laporan dan keluhan masyarakat dari berbagai kota yang masuk ke YLKI mengenai pendidikan pascasarjana.
    
"Kita mendapat laporan pengaduan banyak pihak dari masyarakat dan dunia pendidikan perihal begitu maraknya pendidikan pascasarjana murah yang datang dari luar Jambi dan membuka cabang di daerah-daerah," kata Warasdi, Selasa (19/6/2012).

Menurut dia, maraknya pembukaan program pendidikan pascasarjana di daerah-daerah disebabkan lemahnya sistem kontrol pemerintah pusat dan daerah terhadap dinamika pendidikan tinggi, khususnya program pascasarjana, sehingga mereka bisa dengan leluasa tumbuh di daerah-daerah yang jauh dari pantauan pusat maupun pemprov.
        
Modus operandi berbagai perguruan tersebut tidak mengikuti aturan Ditjen Dikti Kemendikbud, misalnya saja keharusan memiliki kampus, sistem pembelajaran yang baik dan sistem pemberian ijazah.
    
"Boleh dibilang, siapa yang bersedia membayar sesuai dengan harga yang ditawarkannya maka orang tersebut sudah dapat dipastikan dalam jangka waktu satu atau dua tahun atau paling lama tiga tahun akan diwisuda dan mendapat gelar magister," ujar Warasdi.
    
Bahkan, katanya, dari keluhan warga di beberapa kota kabupaten, seperti di Sungaipenuh, Bungo, Bangko, dan lainnya, diketahui ada program tersebut yang hanya menggelar satu kali pertemuan dalam sebulan. Bahkan, ada yang sama sekali tidak menggelar pertemuan pembelajaran atau tatap muka dengan para mahasiswa pascasarjananya, tetapi dua tahun berikutnya semua mahasiswa itu sudah mendapat ijazah dan gelar magister.
    
Menurut Warasdi, peran perguruan tinggi resmi baik negeri maupun swasta di Jambi juga harus membantu melakukan pengawasan agar tidak berkembang liarnya program-program pascasarjana perguruan tinggi atau akademi dari luar daerah Jambi tersebut.
    
"Jambi sudah punya banyak perguruan tinggi dan akademi, baik negeri maupun swasta, dan kesemuanya sudah memiliki akreditasi yang jelas dan berhak menggelar program pascasarjana. Lalu kenapa pula tidak bisa melakukan pengembangan serupa ke daerah-daerah, sementara dari luar daerah Jambi bebas leluasa membuka program kelas terbang atau kelas jauh dengan harga murah yang mencoreng dunia pendidikan tinggi di Jambi itu," ungkapnya.
    
Dalam hal ini, YLKI mengharapkan pemerintah baik pusat maupun daerah melalui Dikti Kemendiknas dan dinas pendidikan di daerah-daerah dapat menyorot fenomena yang telah mulai berkembang jadi benih konflik akibat kecemburuan sosial di tengah masyarakat tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.