Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjadi Rektor, Bak Berambisi Jadi Politikus....

Kompas.com - 28/06/2012, 07:42 WIB
Dimasyq Ozal

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, menilai pemilihan rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seperti halnya pemilihan pejabat dalam dunia perpolitikan negara. Ambisi menjadi rektor sudah tak ubahnya berambisi menjadi pejabat negara.

"Masalahnya, ambisi menjadi rektor PTN sekarang sudah hampir sama dengan ambisi jadi pejabat publik lainnya," kata Rhenald kepada Kompas.com di Jakarta, Selasa (27/6/2012).

Rhenald bilang, berdasarkan informasi ia dapatkan langsung dari para calon rektor PTN dan tim suksesnya, untuk menempati posisi rektor, para calon tersebut turut melobi ketua-ketua partai politik. Harapannya, lanjut Rhenald, para politikus yang masuk di jajaran anggota dewan dan kementerian mampu memberikan dana besar di APBN-P ke rektor dan universitasnya itu.

"Akibatnya, kalau mereka buat kesalahan, maka mereka dilindungi orang-orang politik. Orang politik pun telah menitipkan anak dan keponakannya masuk (PTN) lewat jalur undangan saat penerimaan mahasiswa (SNMPTN)," ungkap pria bergelar PhD dari University of Illinois ini.

Baginya, untuk menjadi rektor PTN diperlukan kearifan para tokoh masyarakat yang mampu memegang amanah sekaligus ketajaman mata hati dalam menjelajahi kondisi internal PTN sebenarnya. Untuk itu, jelang pemilihan Rektor UI nanti, Rhenald mengimbau agar permasalahan di dalam UI saat ini bukan sekedar perseteruan ataupun perebutan kekuasaan, melainkan masalah tata kelola yang tidak ringan dan bukan main-main.

Rhenald pun juga menyayangkan, universitas yang masuk dalam kategori PTN, bukan lagi tujuan utama seseorang menjadi pendidik, melainkan tempat batu loncatan 'mencari kerja' pada posisi yang lebih baik lagi. Menurutnya, masih banyak dosen bermimpi jadi PNS daripada jadi ilmuwn independen.

"Akibatnya seperti dosen-dosen muda yang belakangan banyak diiming-imingi Kemendikbud agar jadi PNS dan universitasnya jadi satuan kerja di bawah panji kementerian. Maklum, Kemendibud pegang anggaran APBN terbesar, dan bujetnya masih dikuasai pemerintah pusat, bukan daerah," tutur Rhenald, yang saat ini sedang berada di Perancis.

Secara terpisah, saat ditemui beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa, Jahidin, memandang, bahwa intervensi penuh Kemendikbud terhadap PTN, khususnya UI, justru dapat memicu masuknya kepentingan politik ke dalam internal kampus itu sendiri.

"Saya rasa, di Kemendikbud sendiri ada orang parpolnya," ujar Jahidin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com