Gerakan Sapu Lidi Lawan Korupsi di Ranah Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Aliansi Orangtua Peduli Pendidikan Indonesia (AOPPI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencanangkan gerakan Kotak Sapu Lidi Antikorupsi, Rabu (27/6/2012) sore, di Jakarta. Gerakan ini sebagai bentuk protes maraknya praktik korupsi di berbagai lini, khususnya wilayah pendidikan.

"Simbol sapu untuk menggugah generasi yang peduli dan mau membersihkan korupsi," ungkap Yusina, Asosiasi Wali Murid Indonesia.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW, Febri Hendri mengatakan, ICW dan masyarakat sipil lainnya akan mengumpulkan sapu lidi sebagai bentuk kepedulian kepada Musni Umar, mantan Ketua Komite SMAN 70 Jakarta. Musni ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan pencemaran nama baik SMAN 70.

Tuduhan tersebut dilayangkan setelah Musni membeberkan kejanggalan sekolah di blog pribadi miliknya. Menurut Febri, gerakan kotak sapu lidi antikorupsi akan menjadi titik tolak pemberantasan korupsi di ranah pendidikan. ICW juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit kepada 1300 sekolah RSBI. Audit tersebut tak hanya terkait dana dari APBN dan APBD, tetapi juga dana sumbangan dari masyarakat.

"Karena RSBI itu 60 persen dananya dihasilkan dari masyarakat. Bukan hanya dana dari pemerintah dan APBD. Dana dari sekolah juga harus diaudit, karena ada kemungkinan pengelolaan dana yang double budget atau pendanaan ganda. " tambah Febri.

Febri menjelaskan, sapu lidi yang terkumpul dari gerakan Kotak Sapu Lidi Antikorupsi dengan merk Musni Umar akan diserahkan kepada sejumlah lembaga, di antaranya, SMAN 70 Jakarta, Kemendikbud, dan Dinas Pendidikan. ICW juga akan menyampaikan sapu lidi kepada Polda Metro Jaya agar menyelesaikan kasus korupsi terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti kasus pencemaran nama baik tersebut .