Nuh: RUU-PT Harus Terhindar dari Hal Teknis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU-PT) harus terhindar dari persoalan-persoalan yang sifatnya teknis. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menjamin lamanya usia RUU tersebut. Sebab, hal-hal teknis berpotensi mengalami perubahan dalam waktu dekat.

"Kita hindari di RUU ini persoalan teknis. Agar tidak cepat diubah, karena perubahan akan lebih sulit dari pada membuat UU itu sendiri," kata Nuh, seusai rapat kerja bersama DPR, Selasa (3/7/2012), di Gedung DPR, Jakarta.

Ia kembali menegaskan bahwa RUU-PT hanya mengatur konsep besar tentang pendidikan tinggi. Segala hal yang bersifat teknis hanya sedikit disinggung dalam RUU dan akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen).

"Yang wilayahnya eksekusi kita atur dalam PP dan Permen. UU ini hanya menyantolkan saja," tegasnya.

Nuh menambahkan, langkah ini bukan untuk meredam dan menghindari protes keras dari masyarakat. Tetapi lebih untuk menjamin waktu pemanfaatan yang lebih lama dan lebih teratur.

"Tidak ada hubungannya dengan protes masyarakat. Hanya agar usianya lebih lama, maka kita hanya mengatur yang prinsip-prinsip saja," kata Nuh.