Jalur Mandiri = Swastanisasi di Kampus Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Suyatno menilai, dibukanya jalur mandiri dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan bentuk swastanisasi di PTN yang mengarah pada komersialisme. Ia mengimbau agar PTN jangan terlalu memaksakan dan dapat mengukur kemampuannya dari segi kuota penerimaan.

"Jalur mandiri ini bentuk swasta di dalam kampus negeri," kata Suyatno, yang juga Rektor Universitas Dr Hamka, saat ditemui di Universitas Dr Hamka, Jakarta, Senin (9/7/2012).

Menurutnya, proses yang berlangsung dalam seleksi mahasiswa PTN melalui jalur mandiri sama halnya yang terjadi di kampus swasta sehingga berlomba-lomba mencari calon mahasiswa sebanyak-banyaknya. Selain itu, karena mahasiswa miskin berprestasi sudah ditampung di jalur Bidik Misi, maka PTN akan mengenakan biaya pendidikan yang tinggi dari jalur mandiri melalui mahasiswa kalangan atas.

Suyatno mengungkapkan, keadaan akan makin parah jika PTN memaksakan diri untuk menerima calon mahasiswa melebihi kapasitas dan menampung mahasiswa di kelas sore, malam, dan kelas ekstensi.

“Jika ingin membuka jalur mandiri maka diarahkan ke jurusan yang langka, seperti perminyakan, penerbangan, atau sandi negara yang sulit dibuka oleh PTS,” terangnya.

Seperti diberitakan, Kemdikbud akan menghapus jalur tulis di SNMPTN sehingga tahun depan jalur yang ada hanya dari undangan dan jalur mandiri. Kemungkinan, akan tetap menggunakan nilai ujian nasional (UN) sebagai syarat penilaian utama ditambahkan dengan parameter lain sesuai karakteristik masing-masing PTN.

Pemerintah akan menyiapkan dana sehingga biaya pendidikan tidak akan naik bagi mahasiswa kedua jalur tersebut. Seluruh PTN sudah menyepakati hal ini dan tidak akan ada kenaikan. Namun, pemerintah harus konsisten memberikan Bantuan Operasional PTN (BO PTN).