Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Lebih Baik Bangun PTN di Daerah Tertinggal..."

Kompas.com - 10/07/2012, 12:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengkonversi sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) di sejumlah daerah. Rencana ini lagi-lagi menuai kontroversi. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Suyatno mengatakan, pemerintah lebih baik memperkuat PTS daripada mengkonversinya menjadi PTN. Selain mengancam keberadaan PTS, menurut Suyatno, pengadaan PTN seharusnya diutamakan di daerah-daerah yang masuk kategori 3T.

"Pengadaan PTN diutamakan dilakukan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Entah melalui konversi, atau dengan pembangunan PTN baru," kata Suyatno, di Jakarta, Senin (9/7/2012).

Menurutnya, daerah-daerah kategori 3T tidak terjangkau oleh PTS sehingga dibutuhkan peran pemerintah untuk pengadaan PTN di kawasan tersebut. "Di daerah perbatasan, masyarakat di sana sangat memerlukan kampus dan swasta belum mencapainya," ujarnya.

Seperti diketahui, salah satu daerah yang akan mendapatkan tambahan PTN adalah Jawa Barat. Rencananya, empat PTS akan diambil alih Kemdikbud dan berubah status menjadi PTN. Suyatno berpendapat, jika tujuannya untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia, menurutnya, pemerintah cukup memberikan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada PTS.

Apalagi, penambahan PTN nantinya akan membebani anggaran negara. Jika pemerintah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada PTS dinilai akan sangat memungkinkan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam pembiayaan.

Sementara itu, ditemui terpisah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan, PTS yang akan dikonversi menjadi PTN berasal dari daerah tertentu dan dengan kesepakatan bersama yayasan. Proses pengkonversiannya pun dilakukan sangat teliti dan berlandaskan tingkat kebutuhan suatu daerah akan PTN.

"Tidak serta merta dinegerikan, tapi di daerah yang sangat khusus, yang dinilai memerlukan PTN. Tak akan semua dinegerikan, dan kita sangat teliti betul," kata Nuh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com