Rp 1,4 Triliun untuk Bantuan Operasional PTN

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyalurkan dana sebesar Rp1,4 triliun untuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN). Hal itu dikatakan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Agus Subekti, Selasa (10/7/2012), seusai pembukaan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-25, di Yogyakarta.

"Sebanyak 30 persen dari jumlah itu akan dialokasikan untuk penyelenggaraan penelitian," kata Agus.

Menurut dia, anggaran bantuan penelitian kepada perguruan tinggi sebesar itu untuk meningkatkan kualitas riset. Ditjen Dikti, katanya, akan terus berupaya menambah anggaran bantuan penelitian kepada perguruan tinggi.

"Sebagian besar perguruan tinggi juga memiliki kesadaran untuk meningkatkan dukungan pada penelitan mahasiswa. Sejumlah perguruan tinggi bahkan menyisihkan anggaran mereka untuk membiayai penelitian hingga 75 persen, sisanya baru menggunakan dana Ditjen Dikti," katanya.

Agus mengatakan, Ditjen Dikti mengapresiasi minat penelitian seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Peningkatan minat terhadap penelitian ini terlihat dari bertambahnya jumlah usulan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang masuk pada tahun 2012 ini.

"Pada awalnya ada lebih dari 43.000 penelitian yang diusulkan, kemudian kami saring menjadi sekitar 7.000. Selanjutnya disaring lagi menjadi 400 tim yang diundang mengikuti Pimnas," katanya.

Menurut dia, dari penelitian yang masuk, ada peningkatan kualitas. Para mahasiswa peserta cukup berani untuk memunculkan berbagai ide yang bahkan tidak terpikir oleh dosen mau pun pemerintah. "Siapa yang menyangka jika mereka akan menggagas kereta api bawah laut se-ASEAN dan asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Hal semacam itu merupakan gagasan yang di luar ekspektasi, dan menjadi masukan penting yang dapat direalisasikan pemerintah," kata Agus.

Agus menambahkan, gagasan semacam itu diharapkan tidak hilang begitu saja dan penelitian yang sudah menghasilkan produk dapat ditindaklanjuti. "Produk-produk itu harus dipatenkan. Sejumlah teknologi tepat guna yang dihasilkan seharusnya menjadi masukan penting yang dapat direalisasikan pemerintah," ujarnya.