Gelar Doktor HC bagi Sinyo

Kompas.com - 16/07/2012, 03:12 WIB
Editor

MALANG, KOMPAS - Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menerima penganugerahan doktor honoris causa bidang Ilmu Kepemimpinan Masyarakat Majemuk dari perguruan tinggi Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN), Malang. Pemberian gelar dilakukan dalam upacara yang dipimpin Rektor UIN Prof Dr Imam Suprayogo, dan dihadiri komunitas pemimpin agama, Sabtu (14/7).

Di antara yang hadir, tampak rohaniwan Dr Franz Magnis Suseno yang juga bertindak sebagai ko-promotor, dan mantan pemimpin organisasi Laskar Jihad Dja’far Umar Thalib. Sinyo pernah terlibat dalam tugas yang berkait dengan praktik kepemimpinan masyarakat majemuk saat menjabat ”pejabat gubernur” di Maluku Utara (Ternate) ketika ia menjabat Irjen Depdagri, dan Sinyo harus terlibat dalam upaya mendamaikan konflik horizontal di Maluku Utara dan Maluku. Sinyo antara lain berinteraksi dengan peran Laskar Jihad pada masa itu (2002 - 2003), dan dianggap berhasil mendamaikan konflik serta menerbitkan fajar perdamaian dikawasan konflik yang telah memakan banyak korban itu.

Imam Suprayogo menjelaskan, pihaknya bersama komunitas ilmiah di dalam UIN menelusuri nama-nama yang dianggap berjasa dalam praktik kepemimpinan masyarakat majemuk. ”Kami mendapat rekomendasi antara lain justru oleh pemimpin Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib, bahwa Sinyo adalah orang yang tepat mendapat gelar doktor honoris causa,” jelasnya.

Sinyo dalam pidato ilmiahnya menyatakan, demokrasi memuat paradoks justru di dalam dirinya sendiri. Selain membuka peluang terbukanya nilai-nilai universal seperti kemajemukan, toleransi, dan inklusivitas, demokrasi juga memberi kesempatan pada bangkit dan munculnya primordialisme, ikatan dan loyalitas yang bersifat eksklusif dan bersaing dengan nilai-nilai yang dianggap bertentangan dengannya.

”Fenomena marak dan bangkitnya gerakan radikal atas nama agama, etnis, dan daerah, tak bisa dipisahkan dari terbukanya peluang bagi kelompok yang semula tidak mendapat tempat sebelum era reformasi,” ungkapnya.

Model kepemimpinan yang diperlukan bukan komando, tetapi melayani dan mengayomi. Artinya, mendengar persoalan masyarakat tanpa melalui prosedur birokrasi. ”Pada dasarnya masyarakat bisa menyelesaikan persoalan sendiri atas dasar nilai dan sistem kearifan lokal, dan dibangun semangat saling percaya,” ungkap Sinyo. (ODY)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.