Akademi Komunitas Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Konsep akademi komunitas yang diklaim pemerintah sebagai pengembangan dari jalur pendidikan vokasi dipertanyakan. Apalagi dengan istilah ”akademi” yang justru membuat rancu dengan institusi pendidikan yang sudah ada.

Guru Besar Emeritus Universitas Negeri Jakarta HAR Tilaar mengatakan, konsep akademi komunitas justru aneh karena tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ia menilai akademi komunitas hanya menjiplak sistem community college di Amerika Serikat.

”Pendirian community college di AS itu atas dasar lanjutan wajib belajar 12 tahun yang dianggap sudah tercapai. Namun, alasan Pemerintah Indonesia karena kelemahan perguruan tinggi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan keterampilan masyarakat,” kata Tilaar yang juga ahli manajemen pendidikan, Rabu (18/7/2012), di Jakarta.

Balai latihan kerja

Direktur Eksekutif Institute for Education Reform di Universitas Paramadina, Jakarta, Mohammad Abduhzen mengatakan, akan lebih baik apabila istilah akademi komunitas diganti menjadi kursus yang diformalkan atau balai latihan kerja seperti yang sudah ada selama ini. ”Bisa juga memodifikasi politeknik yang sudah ada. Tidak perlu membuat institusi pendidikan baru,” ujarnya.

Jika pada akhirnya akademi komunitas itu hanya mengajarkan satu keterampilan yang spesifik dibutuhkan masyarakat di suatu wilayah, sebaiknya dibuat saja pelatihan setingkat D-1/D-2. Selain itu, istilah akademi yang digunakan itu tidak tepat karena akademi mengandung nilai-nilai ilmiah keilmuan dan bukan sekadar keterampilan.

Menanggapi hal ini, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso menjelaskan, tujuan pendirian akademi komunitas adalah untuk menyatukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan masyarakat di sekitarnya. Harapannya, tidak akan ada kesenjangan di antara keduanya. Pendirian akademi komunitas di suatu wilayah dilakukan sesuai dengan kebutuhan wilayah itu.

Seperti di perkebunan kelapa sawit, industri itu dapat membuka akademi komunitas di lokasi tempatnya berada untuk memberikan pelatihan keterampilan khusus mengenai seluk-beluk kelapa sawit. ”Siapa pun boleh membuka akademi komunitas. Pemerintah daerah ataupun swasta, seperti industri. Kurikulumnya juga fleksibel sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing,” tutur Djoko.

Mengenai istilah akademi, Djoko mengatakan, awalnya ada usulan untuk menggunakan istilah kolese, tetapi batal karena istilah itu sudah digunakan di jenjang pendidikan menengah. Akademi komunitas juga tidak dapat disebut sebagai kursus karena berada di jalur pendidikan formal. (LUK)