Aptisi Minta Pemerintah Keluarkan PP Dana Penelitian - Kompas.com

Aptisi Minta Pemerintah Keluarkan PP Dana Penelitian

Kompas.com - 21/07/2012, 09:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) meminta ketegasan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait bantuan dana penelitian yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta.  Bantuan dana penelitian tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang disahkan 13 Juli 2012.

"Harus ada PP yang menyebutkan secara jelas mengenai jumlah dana penelitian yang diberikan. Jangan hanya seikhlasnya," kata Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Edy Suandi Hamid saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/7/2012).
   
Menurut Edy hingga saat ini gedung maupun fasilitas belajar mengajar PTS, terutama sekolah tinggi sebagian besar berasal dari bantuan masyarakat. "Bahkan ada dari tanah wakaf untuk menyumbang pendirian PTS," katanya.

Saat ini tercatat ada 3.016 PTS di Indonesia dan 5 persen di antaranya atau sekitar 150 PTS masih menempati rumah toko (ruko). Gedung-gedung PTS yang berbentuk ruko atau bahkan rumah juga banyak ditemukan bukan hanya di Jawa melainkan di luar Jawa, seperti di kota Palu.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) itu mengatakan, masih banyak mahasiswa PTS yang harus bergantian menggunakan ruangan untuk belajar. "Mereka harus bergantian ruangan, sehingga diberlakukan kelas yang berbeda waktunya, yaitu kelas siang dan malam," katanya.

Edy juga mengimbau masyarakat dan pemerintah untuk menghargai para pengajar yang telah berjuang dalam menciptakan proses belajar meski gedung dan fasilitasnya kurang memadai.

"Yang paling penting itu proses belajarnya sebagai langkah untuk meraih masa depan," ujarnya.

Menurutnya, tidak mudah bagi PTS memiliki gedung yang layak untuk menampung banyak mahasiswa karena membutuhkan modal yang tidak sedikit. "Oleh karenanya perlu ada pengawasan dari pemerintah, jangan sampai diabaikan apalagi dicabut izinnya," kata Edy.

 


EditorInggried Dwi Wedhaswary

Terkini Lainnya

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Revisi Perda Larangan Becak Dinilai Perlu Didorong Dibanding Gugat ke MA

Megapolitan
Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Polri Pertanyakan Tersebarnya Video Kepala Korps Brimob sebagai Kapolda Metro Jaya

Megapolitan
Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Sanksi untuk Pejabat Pemkot Bekasi Diberikan Setelah Sidang Majelis Kode Etik

Megapolitan
Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Golput Bentuk Kekecewaan Publik, Parpol Didesak Berubah

Nasional
Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Anak Malas Belajar? Coba 5 Tips Ini untuk Membuat Rajin

Edukasi
Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Sambut Obor Asian Games, Ada Gelaran Budaya di Taman Fatahillah

Megapolitan
Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Putin akan Hadiri Pernikahan Menteri Luar Negeri Austria

Internasional
Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Biografi Tokoh Dunia: Enzo Ferrari, Pendiri Mobil Mewah Ferrari

Internasional
Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Lantik Rektor, Binus Ajak Mahasiswa Memiliki Daya Saing

Edukasi
Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Pembangunan Jalur Dwi Ganda dari Stasiun Manggarai Selesai Tahun 2020

Megapolitan
Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Diperiksa 9,5 Jam, Idrus Marham Ingin Urusan soal PLTU Riau-1 Tuntas

Nasional
Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Ibu Korban Pembunuhan di Jalan Ciherang Minta Pelaku Dihukum Seberat-beratnya

Megapolitan
Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan 'Diadopsi' Kampus di China

Ditinggal Pemiliknya, Seekor Angsa Jantan "Diadopsi" Kampus di China

Internasional
Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas  Bekasi

Ombudsman Minta Pj Wali Kota Bekasi Beri Sanksi ke Inspektorat, Kepala BKKPD, dan Kabag Humas Bekasi

Megapolitan
Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Ramai-ramai Wartawan Maju sebagai Caleg Partai Nasdem

Nasional
Close Ads X