Transparansi Dana BOS Masih Kendala di Aceh

BANDA ACEH, KOMPAS.com — Meskipun sudah berjalan bertahun-tahun, akuntabalitas dan transparansi masih menjadi persoalan dalam penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Aceh. Kondisi tersebut sangat rawan terus berlangsungnya penyimpangan penggunaan anggaran.

Lembaga Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Aceh menemukan, pengelolaan dana BOS di sekolah cenderung elitis dan hanya diketahui oleh segelintir elite di sekolah, khususnya kepala sekolah dan pejabat bendahara. Keterlibatan komite sekolah sebagai representasi masyarakat dan orangtua siswa sangat minim.

Direktur Pattiro Aceh, Zulyadi, Minggu (22/7/2012), mengungkapkan, temuan tersebut merupakan hasil kajian Pattiro Aceh di sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Besar yang menerima dana BOS. Dari hampir semua sekolah yang diteliti oleh Pattiro, keterbukaan dalam pengelolaan masih menjadi persoalan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat, bahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat minim.

"Kami sulit mendapatkan akses informasi. Mereka cenderung menutup-nutupi. Bahkan, guru-guru sekolah pun banyak yang tidak tahu mengenai penggunaan dana BOS. Sebab, pengelolaan hanya diketahui oleh elite di sekolah, khususnya kepala sekolah dan bendahara," kata dia.

Prosedur pengumuman penggunaan anggaran BOS dengan menempelkan di dinding pengumuman pun tak semua melakukan. Sejumlah sekolah beralasan pengumuman semacam itu berbahaya karena dapat digunakan pihak-pihak tertentu untuk memeras sekolah.

Pattiro menguji akses informasi dana BOS di enam SD dan SMP di Kecamatan Darussalam. " Hasilnya, tiga sekolah enggan memperlihatkan laporan penggunaan dana BOS, dengan alasan harus ada surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Aceh Besar. Tiga sekolah lainnya memberikan secara terbuka dan dibolehkaan untuk diperbanyak tanpa harus mengantongi surat izin," kata dia.

Enam sekolah yang diuji itu, satu di antaranya masih menempel informasi penggunaan dana BOS tahun ajaran 2009 di dinding pengumuman. Namun, ada satu sekolah yang sama sekali tak pernah menempelkannya.

Komposisi komite sekolah yang terdiri atas orangtua murid dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar sekolah yang disetujui oleh masyarakat setempat umumnya sudah terpenuhi. Namun, dalam realitasnya, komite sekolah tak berfungsi maksimal. Fungsi komite yang semestinya menjadi penghubung antara masyarakat dan orangtua siswa dengan pihak sekolah kurang berjalan.

"Misalnya, dalam pencairan dana, semestinya dana tak bisa cair tanpa tanda tangan komite sekolah. Kenyataannya, komite sekolah menandatangani, tapi tidak tahu dana itu untuk apa saja," tutur dia.

Berdasarkan data triwulan II-2012 dari Dinas Pendidikan Aceh, total dana BOS yang disalurkan di Aceh Besar mencapai Rp 5.659.215.000, yang terdiri atas Rp 3.892.000 untuk 204 unit sekolah dasar dengan jumlah siswa 26.844 orang, serta Rp 1.766.835.000 untuk 65 sekolah menengah pertama dengan jumlah siswa 9.954 orang.

Dari hasil diskusi kelompok yang dilaksanakan Pattiro pada 24-25 April 2012, ada sekolah yang menggunakan data BOS di luar petunjuk teknis, untuk menutupi kebutuhan mendesak, seperti pengobatan siswa yang kecelakaan dan membeli minum tamu. " Temuan kami lainnya, ketua komite sekolah ada yang berusia 60 sampai 70 tahun. Ini membuat kinerja komite sekolah menjadi tidak produktif," kata dia.

Karena itu, Pattiro Aceh merekomendasikan agar pemerintah mengadakan pemetaan dan pembinaan terkait masalah transparansi tersebut. Pemerintah pusat juga diminta mengevaluasi metode pembagian dana BOS yang didasarkan pada jumlah siswa.