Uji Kompetensi Guru Tetap Dikritisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Uji kompetensi guru yang siap digelar pada Senin (30/7/2012) tetap dikritisi berbagai pihak. Meskipun program uji kompetensi guru dinilai baik, ketergesa-gesaan dan ketidakkonsistenan pemerintahlah yang disorot.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo mengatakan, niat pemerintah untuk memperbaiki kondisi dan kinerja guru memang baik dan harus didukung. "Sayangnya, pemerintah sering kali tergesa-gesa, tidak menyediakan waktu yang cukup untuk sosialisasi kepada guru dan organisasi guru," kata Sulistiyo, Minggu (30/7/2012) di Jakarta.

Sulistiyo mengingatkan pemerintah agar menyelenggarakan uji kompetensi jangan dengan maksud untuk menyiksa, menghukum, atau membuat guru stres. Sebab, sejak merdeka, Indonesia belum pernah melakukan uji kompetensi sehingga tidak punya peta kompetensi guru serta tidak menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi semua guru secara adil dan berkesinambungan.

Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Iwan Hermawan mengatakan, Kemendikbud tidak konsisten soal uji kompetensi guru. Awalnya yang tidak lulus uji kompetensi akan dicabut tunjangan sertifikasinya. Lalu berubah, yang tidak lulus harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG).

"Terus berubah lagi untuk pemetaan. Kini, keluar Permendikbud bahwa uji kompetensi guru untuk persyaratan kenaikan pangkat. Ini menggambarkan kebijakan yang tidak dikaji dan direncanakan dengan matang. Tidak heran kalau peningkatan mutu guru tidak tercapai karena jadi mubazir dan tidak jelas arahnya," papar Iwan.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Rochmat Wahab mengatakan, hasil uji kompetensi bukan segala-galanya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja guru. "Hasilnya sebagai informasi awal saja untuk membenahi perbaikan guru yang pas. Yang penting, bagaimana pemerintah dapat mengembangkan penilaian kinerja guru yang lebih pas dan menyeluruh," tutur Rochmat.

Menurut Rochmat, hendaknya pemerintah bisa melibatkan berbagai pihak dalam membuat kebijakan. "Kami yakin gerakan perbaikan guru didukung semua pihak jika pemerintah menyiapkan dengan baik," kata Rochmat.