Pungutan Dilarang, SMA di DKI Diminta Buat Skala Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, sekolah-sekolah, khususnya SMA/SMK, di DKI Jakarta harus menyusun rencana anggaran berbasis skala prioritas. Hal ini, menurutnya, akan meringankan beban anggaran dan menjamin kelancaran program Pendidikan Gratis 12 Tahun di Ibu Kota.

Pernyataan Taufik ini menanggapi keluhan sejumlah SMA yang merasa kemampuan anggarannya tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasi dengan bantuan operasional pendidikan (BOP) yang akan dikucurkan September 2012, tanpa dana partisipasi masyarakat.

Menurut Taufik, pihaknya memahami, yang dihadapi SMA-SMA saat ini adalah masa transisi pasca dilarangnya sekolah menggali sumber dana dari masyarakat.

"Tolong dirancang dulu rencana anggaran sekolah yang berbasis pada skala prioritas. Karena itu solusi dari masa transisi," kata Taufik, kepada Kompas.com, Senin (13/8/2012), di Jakarta.

Ia menjelaskan, masa transisi terjadi karena pemerintah daerah menghapus kewenangan sekolah dalam menggali partisipasi dana dari masyarakat. Ada ancaman sanksi bagi sekolah yang tetap nekat menggali sumber pendanaan dari siswa atau orangtua siswa. Sebagai kompensasinya, Pemprov DKI Jakarta telah meningkatkan unit cost BOP dari  semula hanya Rp 75 ribu, menjadi Rp 400 ribu per siswa per bulan.

"Jadi, (SMA) berada di area transisi karena partisipasi masyarakat dihapuskan. Semuanya harus disikapi dengan arif dan bijak, khususnya untuk kepala sekolah," ujarnya.

Menanggapi adanya ketidakpuasan dari beberapa pihak, Taufik enggan mengambil pusing. Ia yakin, masyarakat akan lebih merasa nyaman dan puas dengan diluncurkannya Program Pendidikan Gratis 12 Tahun.

"Pasti lebih banyak yang puas, maka harus terus kita sosialisasikan. Mengenai masa transisi, saya rasa sekolah lebih tahu mana kebutuhan prioritas, dan prioritas tambahan," ujarnya.

Taufik menekankan, program pendidikan gratis ini sudah dirancang dengan matang. Ia menampik program ini diluncurkan secara "dadakan". Sementara, ada yang menilai, kemampuan anggaran DKI Jakarta tidak akan mencukupi menutup biaya operasional sekolah dari jenjang SD hingga SMA. Saat ini, sejumlah sekolah, khususnya RSBI, "pontang panting" menutup kebutuhan operasional. Sekolah dilarang melakukan pungutan, di sisi lain, bantuan dari pemerintah masih sangat minim dan belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional sekolah.