Alasan Pemerintah Ngotot Terapkan PMU

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh menguraikan alasan pemerintah bersikukuh untuk segera menggulirkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Menurut Nuh, PMU perlu diluncurkan segera sebagai suksesor lahirnya program wajib belajar 12 tahun.

Nuh menjelaskan, mulai tahun 2010-2035 Indonesia dianugerahi bonus demografi. Dalam rentang waktu itu, di Indonesia, terjadi puncak pertumbuhan populasi usia produktif.

"Kenapa ngotot? Karena ini soal momentum yang datangnya hanya sekali. Jika tak dikelola dengan baik, bonus demografi itu akan berubah menjadi bencana demografi," kata Nuh, kepada Kompas.com, Kamis (16/8/2012), di gedung Kemdikbud, Jakarta.

Selanjutnya, PMU juga ditempatkan sebagai program lanjutan setelah pemerintah memberi klaim sukses pada pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Dengan PMU, pemerintah optimistis target 97 persen Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah akan tercapai dalam waktu yang lebih cepat.

"Kalau tidak dengan PMU, maka APK 97 persen itu baru kesampaian pada 2040. Tetapi dengan PMU kita bisa gapai di 2020," ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Nuh, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan investasi besar-besaran melalui program PMU. Caranya, semua pihak harus bergerak masif agar PMU menorehkan hasil yang signifikan.

"Berat memang, tetapi itu kan investasi. Kita mulai 2013 mendatang melalui rehabilitasi sekolah, pembangunan sekolah dan ruang kelas baru," tandasnya.