Wajar 12 Tahun Belum Layak Dimulai

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati pendidikan Retno Listyarti mempertanyakan kelayakan pelaksanaan program wajib belajar (wajar) 12 Tahun. Menurutnya, program rintisan Pendidikan Menengah Universal (PMU) ini tak wajar untuk dimulai karena masih menyisakan 'pekerjaan rumah' dalam program sebelumnya, wajib belajar 9 tahun.

"Menurut saya, pemerintah belum siap merintis wajar 12 tahun, mengingat program wajar 9 tahun masih belum tuntas. Program itu hanya mengurangi angka melek huruf dan angka partisipasi kasarnya saja, tetapi secara kualitas, pendidikan wajar 9 tahun masih jauh dikatakan dari berkualitas," ucap Retno, kepada Kompas.com, Rabu (29/8/2012) sore.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) ini menegaskan, masih banyak kepincangan yang diwariskan pemerintah dalam pelaksanaan program wajar 9 tahun. Bahkan, menurutnya pula, pendidikan dasar di dalam negeri masih terbengkalai meski pemerintah telah mengklaim bahwa program wajar 9 tahun telah rampung secara kuantitatif dengan ditunjukkannya Angka Partisipasi Kasar (APK) yang mencapai 98 persen.

"Yang perlu diperhatikan adalah data mengenai kualitas pendidikan wajar 9 tahun. Benar secara kuantitatif APK meningkat tapi perolehan data, dan apa saja bagian yang harus di tingkatkan kualitasnya itu belum ada," katanya meminta penyelesaian lebih lanjut soal kendala dan solusinya.

"Kalo data-data tersebut sudah ada barulah meningkatkan program ke wajar 12 tahun. Jangan asal membuat program yang setengah hati dan hanya untuk kepentingan politis semata," lanjutnya kemudian.

Pemerintah sebenarnya masih mengakui bahwa masih banyak daerah tertinggal yang memiliki APK di bawah 90 persen. Selain itu, pemerintah masih menerima laporan beberapa daerah di kabupaten yang pendidikan dasarnya terbengkalai. Namun, melalui program PMU, pemerintah optimistis dapat menyelesaikan masalah pendidikan bangsa Indonesia untuk menjawab tantangan dan kesiapan kerja di masa mendatang.

Namun, Retno menilai, cita-cita pemerintah itu omong kosong. Pasalnya, dana yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi justru lebih besar daripada alokasi dana untuk penuntasan wajar 9 tahun.