”Rencananya tahun depan beasiswa yang sama akan diberikan kepada siswa di daerah khusus lain, seperti Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Aceh,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, saat berkunjung ke Redaksi Harian Kompas, Jakarta, Jumat (31/8). ”Beasiswanya dari Kemdikbud dan pemerintah daerah. Anak-anak tidak perlu bayar apa-apa lagi. Ini jalur afirmatif untuk daerah khusus,” ujar Nuh.
Sebanyak 32 perguruan tinggi negeri (PTN) akan menerima siswa dari Papua dan Papua Barat, antara lain Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Hasanuddin. ”PTN-PTN yang dipilih yang sudah relatif mapan,” kata Nuh.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud Djoko Santoso menjelaskan, program afirmatif ini merupakan kerja sama Kemdikbud, Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, dan Majelis Rektor PTN Indonesia. Jumlah siswa yang akan diterima setiap PTN beragam. ”Tergantung kesiapan PTN itu sendiri,” kata Djoko.
Nuh menegaskan, tidak ada perlakuan khusus saat mereka kuliah. Karena itu, mereka harus mempertahankan prestasi masing-masing. ”Kekhususan hanya pada akses masuk PTN saja,” ujarnya.
Rektor Institut Teknologi Bandung Akhmaloka mengatakan, pihaknya akan menerima 15 siswa yang akan masuk ke jurusan teknik elektronika, teknik mesin, dan teknik sipil. ”Para siswa tidak akan mendapat matrikulasi karena kegiatan perkuliahan di ITB sudah berjalan,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, untuk tahun 2012 sebenarnya disediakan kuota hingga 963 siswa. Jumlah pelamar mencapai 1.012 orang. Namun, setelah melalui evaluasi berkas lamaran, hanya 804 orang yang diusulkan untuk diseleksi panitia di empat PTN, yakni Universitas Cenderawasih, Universitas Negeri Papua, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Hasanuddin.
Bagi penerima beasiswa Afirmasi Dikti bagi Putra-Putri Asli Papua (Adik Papua) ini, biaya kuliah ditanggung Kemdikbud, sedangkan biaya hidup disediakan pemerintah daerah.