Pemerintah Pusat, Cari Siasat untuk Dorong Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat pendidikan Utomo Danan Jaya meminta pemerintah serius dalam hal pendanaan program wajib belajar (wajar). Tak hanya pemerintah pusat, keseriusan itu juga harus dimiliki oleh pemerintah daerah.

Utomo prihatin dengan banyaknya daerah yang belum mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan. Menurutnya, pemerintah harus memacu pemerintah daerah agar mau berlomba-lomba mengalokasikan 20 persen anggarannya untuk pendidikan.

"Semangat pemda untuk anggaran pendidikan harus dipacu. Itu penting menyusul rencana menggolkan wajib belajar 12 tahun," kata Utomo, Jumat (31/8/2012), di Jakarta.

Utomo menyadari bahwa pemerintah pusat sulit untuk mengintervensi secara langsung mengenai anggaran di era otonomi daerah. Akan tetapi, pemberian penghargaan merupakan siasat lain untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Kan bisa dibuat penghargaan macam Adipura, siapa yang mencapai minimal 20 persen diberi penghargaan. Nanti dengan sendirinya mereka akan berlomba-lomba untuk mencapai itu, itu soal kreativitas dan inovasi saja," tuturnya.

Kesuksesan program wajar 9 tahun maupun 12 tahun sangat tergantung pada kekuatan pendanaan. Selain peran pemerintah pusat, peran pemerintah daerah juga mutlak diperlukan. Apalagi di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk mendukung program yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut.

Pemerintah berencana menggulirkan wajar 12 tahun mulai tahun depan. Rencana tersebut dimulai dengan melakukan rintisan wajar 12 tahun melalui Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan mengamandemen UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar wajar 12 tahun memiliki dasar hukum.