MPR: Anggaran Pusat-Daerah Harus Sama-sama Siap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI, Melani Leimena Suharli memberi catatan khusus pada pemerintah sebelum menggulirkan rintisan wajib belajar (wajar) 12 tahun melalui pendidikan menengah universal (PMU). Setidaknya, ada dua catatan yang berkaitan dengan kesiapan anggaran dan kekuatan subtansi mata pelajaran yang akan diberikan.

Melani menyampaikan, pemerintah sudah memiliki anggaran besar untuk pendidikan karena 20 persen dana di APBN mengalir ke pos-pos pendidikan nasional. Aliran dana yang besar itu harus bisa menggratiskan pendidikan sampai jenjang SMA sederajat. Tak hanya pusat, daerah juga harus menyiapkan anggarannya.

"Anggaran harus siap, bukan hanya 20 persen dari APBN, tetapi juga kesiapan provinsi dan kabupaten/kota ikut menyukseskan wajar 12 tahun. Ada yang sudah siap, ada juga yang belum," kata Melani saat ditemui Kompas.com seusai membuka seminar multimedia pelajar SMA se-DKI Jakarta, di SMAN 54 Jakarta Timur, Rabu (5/9/2012).

Dia menambahkan, hal lain yang tak kalah penting dari anggaran adalah menyiapkan mata pelajaran yang sesuai dengan tujuan dari wajar 12 tahun itu sendiri, yaitu mata pelajaran yang menyiapkan lulusan SMA yang lebih siap bersaing di dunia kerja. Selain itu, wajar 12 tahun juga harus bisa memperlebar akses pendidikan meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah.

"Bagaimana masyarakat akan tertarik melanjutkan pendidikannya, maka siapkan mereka menjadi sumber daya yang siap kerja. Caranya melalui mata pelajaran yang disampaikan," tuturnya.

Tahun depan, pemerintah akan mulai merintis program wajar 12 tahun. Hal itu ditandai dengan pemberian bantuan operasional sekolah untuk jenjang SMA (BOSM), rehabilitasi dan pembangunan sekolah, penyiapan kurikulum serta tenaga pendidiknya.

Diwacanakan, anggaran untuk menyokong rencana itu diambil dari APBN yang jumlahnya mencapai Rp 11 triliun dan setengahnya akan digunakan untuk menutupi kebutuhan BOSM. Akan tetapi, rencana pendanaan ini belum mencapai kata sepakat. Saat ini, pembicaraan masih terus berlangsung antara pemerintah dan DPR RI.