Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/09/2012, 11:15 WIB
|
EditorCaroline Damanik

”Dari tekstual UU PT saja, jelas perhatiannya ke PTN. Seperti pendirian PTN di setiap provinsi, kalau di kota itu sudah ada PTS, kenapa harus dipaksakan?” tanya Jamaluddin.

Mantan Ketua Forum Rektor Indonesia Eko Budihardjo khawatir UU PT ini berpotensi mengikis upaya bangsa ini membangun kebhineka tunggal ika-an di kalangan mahasiswa. Jika mahasiswa diasumsikan calon pemimpin bangsa, tentunya hal ini akan berpengaruh pada nasib keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ia mencontohkan, selama ini PTN/PTS menerima dan mendidik mahasiswa yang berasal dan berlatar belakang berbeda dari sejumlah daerah. Mereka disatukan dalam kampus yang sama, belajar memahami budaya dan perbedaan, serta menjadikannya sebagai bagian dari kekuatan penyatuan bangsa ini.

Namun, dalam UU PT tercantum kewajiban setiap provinsi harus ada PTN. ”Bisa dibayangkan, PTN di Jawa akan kehilangan mahasiswa yang berasal dari luar Jawa karena kaum muda di Papua, Maluku, dan Sumatera, misalnya, lebih memilih berkuliah di PTN setempat,” ujar Eko lagi.

Banyak hal baru

Pembantu Rektor II Universitas 11 Maret Surakarta (UNS) Jamal Wiwoho mengemukakan, lahirnya UU PT dilandasi oleh semangat perluasan dan jaminan akses, pengembangan tri darma perguruan tinggi secara utuh, kesetaraan, dan penguatan pendidikan vokasi. UU ini juga didasari semangat keutuhan jenjang pendidikan, otonomi, sistem penjaminan mutu, serta memastikan tanggung negara serta menghindari liberalisasi dan komersialisasi PT.

Banyak hal baru dalam UU itu, seperti terkait penyelenggaraan program pascasarjana, usia pensiun guru besar, kerja sama dengan perguruan tinggi asing, dan kewajiban PTN menjaring mahasiswa berpotensi akademik dari keluarga tak mampu. PTN juga dikendalikan dalam memungut uang dari mahasiswa.

Namun, Jamal mengakui, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan terkait dengan UU baru itu. (UTI/HEN/who/son)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+