Penguatan SMK Masih Belum Maksimal

Kompas.com - 10/09/2012, 02:21 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Penguatan SMK oleh pemerintah belum maksimal. Pendidikan di SMK, yang umumnya mengakomodasi siswa dari keluarga tak mampu, belum didukung pembiayaan dan pengembangan kualitas pendidikan. Harapan siswa dari keluarga tak mampu untuk bekerja setelah tamat belum didukung fasilitas beasiswa. Kucuran dana dari pemerintah pusat terbatas dan tak semua pemerintah daerah mendukung.

”Sebanyak 62 persen siswa kami tak membayar. Pemda menginstruksikan siswa miskin digratiskan. Namun, tak ada sokongan menutupi biaya operasional,” kata Kepala SMKN 5 Mataram Tri Budi Ananto di Mataram, NTB, akhir pekan lalu.

Alokasi dana operasional dari pemerintah daerah Rp 95 juta per tahun. Padahal, sekolah juga butuh dana operasional untuk listrik hingga upah guru honorer. Sekolah tak bisa mengandalkan komite sekolah untuk siswa dari keluarga tidak mampu. Total tunggakan pembayaran uang sekolah tahun lalu Rp 218 juta.

Kepala SMKN 3 Mataram Umar mengatakan, dalam pengucuran dana SMK, pemerintah sering menyamakan dengan SMA. ”Ibaratnya, SMA ada guru, papan tulis, dan spidol, bisa belajar. SMK butuh alat dan bahan. Mesti ada kebijakan menghitung biaya yang berbeda,” katanya.

Pantauan di sejumlah SMK, keluhan soal sarana-prasarana mengikuti kemajuan iptek di laboratorium/bengkel SMK muncul dari para guru. Di SMK swasta masih banyak teori. ”Pendidikan di SMK 70 persen praktik dan 30 persen teori. Pembelajaran harus berbasis praktik. Minimnya dukungan dana pemerintah membuat sekolah harus kreatif,” ungkap Umar.

SMKN 3 Mataram, salah satu SMK Sekolah Bertaraf Internasional-Indonesia Vocational Education Strengthening (SBI- Invest), menyiasati hal itu dengan praktik berbasis produksi. Program keahlian didorong menerapkan praktik pembelajaran yang dapat dipakai/dijual.

SMKN 5 Mataram mengembangkan diri sebagai sentra batik. Pendapatan dari galeri batik Sasambo yang dikerjakan guru dan siswa jadi tambahan pendapatan sekolah.

SMK ditambah

Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan, pengembangan SMK terus dilakukan. Sebagian besar SMK adalah swasta. SMK negeri terus ditambah. Komposisi saat ini, SMA 51 persen dan SMK 49 persen. Tahun 2020, jumlah SMK ditargetkan 60-70 persen seiring program pemerintah memperbaiki struktur tenaga kerja di Indonesia, yang saat ini didominasi lulusan SD.

Menurut Koordinator Forum Peduli Pendidikan Pelatihan Menengah Kejuruan Indonesia Marlock, pemerintah harus punya desain besar pengembangan pendidikan vokasi. ”Jika banyak, lalu apa? Jangan sampai ada arus balik, setelah SMK lebih banyak dari SMA, justru lebih banyak penganggur. Di lapangan, banyak SMK di bawah standar pendidikan nasional,” ujarnya. (ELN)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.