Jangan Ganggu Pendidikan dengan Urusan Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Fadly Zon meminta pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak merecoki kegiatan belajar-mengajar dengan kegiatan-kegiatan terkait pemilihan kepala daerah.

"Lebih bagus jika para guru dan dunia pendidikan tidak dilibatkan dalam urusan politik biar proses belajar-mengajar tidak terganggu," kata Fadly dalam keterangan pers di Pusat Data Center Relawan Jakarta Baru, Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (19/9/2012).

Ia menilai politisasi guru sebagai bentuk kampanye tidak sehat. Ia berpendapat bahwa guru dan sekolah seharusnya menjadi pelaku dan tempat pendidikan bagi generasi muda. Oleh karena itu, sangat tidak pantas jika dunia pendidikan sudah dicampuri urusan politik, apalagi jika pembelajaran yang diberikan bukanlah pelajaran politik yang bersih dan sehat.

"Pemahaman politik layak diberikan kepada siswa-siswa. Tapi, masak generasi muda kita harus mendapat imbas dari politik yang tidak sehat, terpaksa mencerna politik kotor yang diagendakan pihak tertentu," kata Fadly.

Terkait spanduk-spanduk atas nama sekolah untuk mengucapkan terima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta yang notabene merupakan salah satu kandidat peserta pilkada, Fadly meminta diteliti sumber dananya. Dengan isi tulisan yang seragam dan tampilan spanduk yang relatif sama, ucapan terima kasih tersebut diduga merupakan proyek yang dirancng oleh pihak tertentu.

"Harus diteliti pembuatan spanduk-spanduk itu dananya dari mana. Kalau dari APBD, harus diproses hukum. Kan bisa kelihatan spanduknya sama, seperti dipesan dari tempat yang sama," ujarnya.

Ia mengatakan, jika dana tersebut berasal dari masyarakat atau orangtua/wali murid, hal itu tidak menjadi masalah. Namun, dilihat dari tampilan fisiknya, spanduk berbentuk ucapan terima kasih itu terkoordinasi dan bukan atas inisiatif orangtua/wali murid.

Sebelumnya diberitakan, Forum Musyawarah Guru Jakarta mengadakan jumpa pers terkait adanya politisasi guru pada Pilkada DKI Jakarta 2012. Para guru itu memaparkan modus politisasi dalam bentuk pertemuan besar, pemberian insentif, pembuatan baliho ucapan terima kasih kepada gubernur, dan ungkapan yang sering diselipkan pada pidato maupun doa bersama. Para guru itu menolak politisasi dalam pendidikan.

Berita terkait dugaan politisasi ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Politisasi Guru dalam Pilkada DKI"