Moratorium Hanya untuk Prodi yang Jenuh - Kompas.com

Moratorium Hanya untuk Prodi yang Jenuh

Kompas.com - 22/09/2012, 15:21 WIB

PATI, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh mengatakan, moratorium program studi (prodi) hanya diberlakukan untuk prodi yang jenuh dan di luar prodi vokasional. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungannya ke STIA Mathila'ul Falah, di Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, Sabtu (22/9/2012).

"Tak semua prodi kita moratoriumkan, tapi hanya prodi yang sudah jenuh," kata Nuh, dalam kesempatan itu.

Ia menjelaskan, prodi yang masuk kategori jenuh itu dapat ditentukan oleh beberapa hal. Di antaranya jumlah sarjana yang diluluskan, atau pun jumlah prodi tertentu yang dianggap terlalu banyak dan nyaris melampaui kebutuhan.

"Misalnya prodi ilmu sosial, itu kan sudah sangat banyak. Tapi untuk prodi vokasi justru kita dorong, tidak dimoratoriumkan supaya jumlahnya seimbang," jelas Nuh.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemdikbud, Djoko Santoso memberlakukan moratorium pada program studi di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta.

Moratorium itu berlaku sampai 2014 dan ditujukan agar pengembangan seluruh program studi di masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang baru disahkan oleh DPR.

Saat ini, sesuai data Kemendikbud per 1 Agustus 2012, jumlah perguruan tinggi adalah 3.216 institusi. Dari data itu, sebanyak 92 perguruan tinggi berstatus negeri dan 3.124 lainnya berstatus swasta. Sedangkan total program studi saat ini ada 16.755 program.

Rincian prodi antara lain, kependidikan sebanyak 2.877, ekonomi dan teknik berjumlah sama yakni 2.650, kesehatan ada 2.086, komputer sejumlah 1.543, sosial ada 1.348, dan pertanian 1.185 program. Sedangkan program studi baru yang diajukan sebelum moratorium sudah ada 3.449 dan semuanya dalam tahap pemrosesan.


EditorKistyarini

Terkini Lainnya

Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Nasional
Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Nasional
 Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Regional
Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Internasional
Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Nasional
Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Megapolitan
Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Regional
PENS Raih 3 Penghargaan Kemenristek Bidang Kemahasiswaan

PENS Raih 3 Penghargaan Kemenristek Bidang Kemahasiswaan

Edukasi
Gubernur NTT Akan Naikkan Tarif Masuk Pulau Komodo, Pelaku Wisata Protes

Gubernur NTT Akan Naikkan Tarif Masuk Pulau Komodo, Pelaku Wisata Protes

Regional
Jokowi Minta Pendukungnya 'Door to Door', Jangan Hanya Pasang Baliho

Jokowi Minta Pendukungnya "Door to Door", Jangan Hanya Pasang Baliho

Nasional
Bentrokan di Kashmir, Pasukan Keamanan India Tembak Mati 7 Demonstran

Bentrokan di Kashmir, Pasukan Keamanan India Tembak Mati 7 Demonstran

Internasional
Survei Internal, Jokowi Akui Elektabilitasnya Masih di Bawah Prabowo di Riau

Survei Internal, Jokowi Akui Elektabilitasnya Masih di Bawah Prabowo di Riau

Nasional
Pipa Pertamina Kembali Bocor, Minyak Mentah Tumpah Cemari Lingkungan

Pipa Pertamina Kembali Bocor, Minyak Mentah Tumpah Cemari Lingkungan

Regional
Dirjen Dukcapil: Tersisa 2,6 Persen Masyarakat yang Belum Rekam Data E-KTP

Dirjen Dukcapil: Tersisa 2,6 Persen Masyarakat yang Belum Rekam Data E-KTP

Nasional
Kemendagri Proses Pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi

Kemendagri Proses Pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi

Nasional

Close Ads X