Anggaran Pendidikan Disisihkan untuk Dana Abadi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Alokasi anggaran fungsi pendidikan 20 persen dari APBN tidak akan dibelanjakan semuanya, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah bertekad menyisakan 1 persen hingga 2 persen dari anggaran fungsi pendidikan untuk menambah anggaran dana abadi pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengemukakan, dana abadi pendidikan merupakan tabungan dan pertanggungjawaban antargenerasi. "Anggaran fungsi pendidikan yang meningkat, perlu disisihkan 1 persen hingga 2 persen untuk dana abadi pendidikan. Ini untuk mengantisiapsi jika suatu saat ada kebutuhan lain yang tidak bisa ditutupi dari anggaran rutin yang tersedia," jelas Nuh, Kamis (26/9/2012) di Jakarta.

Ia menyebutkan, dana abadi pendidikan yang disiapkan pemerintah saat ini berjumlah sekitar Rp 10,6 triliun. Pemanfaatannya hanya bunga pengembangan yang ditujukan untuk beasiswa S2 dan S3, riset unggulan nasional, dan perbaikan infrastruktur pendidikan di daerah yang terkena bencana.

Pada 2013, pemerintah mengajukan tambahan Rp 5 triliun, namun Komisi X DPR menghendaki hanya Rp 1 triliun. "DPR memang punya hak budget. Tetapi kami mungkin menurunkan sekitar Rp 2,5 triliun," kata Nuh.

Menurut Nuh, pengelolaan dana abadi pendidikan diserahkan kepada badan layanan umum (BLU). Di dalam BLU ada unsur dari Kementerian Keuangan, Kemendikbud, dan Kementerian Agama. "BLU yang sudah terbentuk akan menyusun teknis pemanfaatan bunga dana abadi pendidikan. Pada 2013, bunga sekitar Rp 600 miliar siap dignakan," jelas Nuh.

Nuh menjelaskan, nanti BLU yang menyusun penggunaan dan mengumumkan kepada masyarakat. Untuk beasiswa misalnya, bisa untuk siapa saja. "Kita juga ingin makin banyak warga negara kita yang kuliah S2 dan S3, bahkan hingga ke luar negeri," kata Nuh.

Nuh mengatakan, untuk sekolah dan program S1 sudah didukung dari dana rutin Kemendikbud dan Kemenag. "Kalau yang pascasarjana kan baru terbatas untuk dosen. Padahal, masyarakat juga perlu diberi peluang untuk mendapat dukungan negara hingga di pendidikan pascasarjana," katanya.

Menurut Nuh, dengan tidak memasukkan dana abadi pendidikan pada Kemendikbud atau Kemenag, penggunaan jadi fleksibel. Pencairan jadi lebih mudah dan manfaatnya bisa digunakan masyarakat secara luas.

Adapun untuk penelitian, fokusnya untuk membangun ketahanan pangan dan energi. "Peneliti tidak perlu khawatir soal dana penelitian di kedua bidang ini. Asal hasil riset dapat mendukung produktivitas bangsa di kedua bidang itu, pemerintah siap mendukung. BLU yang siapkan sistem untuk nanti riaet itu bisa diaplikasikan," papar Nuh.