Mata Pelajaran Digabung

Jakarta, Kompas - Dalam kurikulum baru yang masih dalam perumusan, beberapa mata pelajaran kemungkinan akan digabung. Di jenjang sekolah dasar, misalnya, dari 11 mata pelajaran rencananya akan dikurangi menjadi tujuh mata pelajaran.

Ada beberapa mata pelajaran, seperti IPA dan IPS, yang akan dilebur menjadi satu, yakni pengetahuan umum.

”Semua masih dibahas. Belum final. Masyarakat tidak perlu resah karena kita mencari yang terbaik untuk anak didik dan bangsa ini,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh seusai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin (1/10), di Lubang Buaya, Jakarta.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Suyanto secara terpisah menjelaskan, selama ini siswa SD terbebani dengan banyaknya mata pelajaran yang materinya dangkal. ”Idealnya mata pelajaran tidak perlu banyak, tetapi dipahami siswa dan bermanfaat untuk kehidupan mereka,” ujarnya.

Untuk tingkat SD, siswa sebaiknya belajar pengetahuan umum dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya. Adapun untuk jenjang SMP dan seterusnya, barulah bidang ilmu lebih diperdalam.

Suyanto memberi catatan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini. Ia menilai, semakin banyak taman kanak-kanak yang ”sesat” karena sudah mengajarkan siswanya baca, tulis, dan hitung (calistung).

”Di TK itu belum boleh calistung. Sudah ada aturannya, tapi banyak yang melanggar,” ka   tanya.

Nuh menambahkan, bagaimanapun rumusan kuikulum nantinya, ia berharap baik guru maupun siswa tidak terjebak pada metode hafalan. Siswa harus memenuhi tiga standar kompetensi, yakni perilaku (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge).

Jelas dulu arahnya

Ketua Umum Himpunan Pengembang Kurikulum Indonesia S Hamid Hasan mengingatkan, ketika mengembangkan atau mengubah kurikulum, harus jelas dulu konsep pendidikan macam apa yang akan diterapkan di Indonesia.

”Harus punya desain kurikulum yang mampu menghasilkan warga negara yang sesuai standar minimum yang diharapkan,” kata Hamid.

Menurut dia, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang diterapkan saat ini bisa dikatakan gagal. Melalui kurikulum itu, sebenarnya sekolah ditantang untuk meningkatkan potensi lokal di daerah masing-masing.

”Namun, karena guru tak dipersiapkan secara matang, banyak sekolah menjiplak dari sekolah lain,” ujar Hamid. Kasus ini tidak boleh terulang pada masa mendatang. (LUK/ELN)