Fraksi PDIP Tampung Aspirasi Buruh

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menampung aspirasi buruh di depan gedung DPRD. Fraksi tersebut akan mengusulkan kenaikan upah minimum buruh. "Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menurut bapak ibu masih kecil, kami akan usulkan untuk dinaikkan agar sesuai angka kebutuhan minimal bapak ibu," kata Dwi Rio Sambodo, Sekretaris Fraksi PDIP dan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta di Kebon Sirih, Jakarta Pusat dalam orasi politiknya, Rabu (3/10/2012).

Rio menungkapkan, sebagai wakil DPRD DKI Jakarta memahami suasana kebatinan buruh yang sedang menuntut keadilan. Pihaknya dan kawan-kawan dari DPRD maupun fraksi PDI Perjuangan akan coba membantu keinginan buruh.

Menurut Rio, tuntutan upah murah, penghapusan outsourcing, dan tidak jelasnya pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Jakarta harus sesuai undang-undang. Perekrutan buruh menggunakan sistem outsourcing hanya untuk pekerjaan yang bersifat adhock atau tidak tetap.

Rio menambahkan, anggota dewan legislatif akan melakukan pengawasan perusahaan outsourcing agar keinginan buruh bisa tercapai. Selain itu, anggota dewan akan terus mencoba mengusulkan kenaikan upah minimum agar dapat mensejahterakan kehidupan buruh.

Rio mengatakan, BPJS tidak akan dilakukan pada Januari 2014. Tetapi pihaknya akan mencoba memajukan jadwal pada tahun 2013 melalui sistem kartu Jakarta sehat yang sesuai dengan sistem BPJS. "Dengan Jokowi-Basuki jadi pemimpin Jakarta, sistem BPJS akan diberlakukan sebagai sistem jaminan di Jakarta," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan buruh mendatangi gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta. Mereka melakukan orasi hingga menyebabkan kemacetan sepanjang Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.