Dosen Unsoed Purwokerto Kecam Pelemahan KPK

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Sebanyak 37 dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (8/10) menandatangani petisi penolakan terhadap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya pelemahan terhadap KPK mencerminkan tidak konsistennya sikap pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Juru bicara penandatanganan petisi, Indaru Setyo Nurprojo yang juga dosen Ilmu Politik Unsoed, mengatakan, apa yang saat ini terjadi terhadap KPK merupakan rangkaian bentuk pelemahan terhadap KPK. Rintangan terhadap kiprah KPK memberantas korupsi dinilai terjadi sudah sekian lama.

"Pihak yang turut menikmati kondisi-kondisi koruptif negeri ini akan selalu berusaha menghalangi setiap langkah menuju Indonesia bersih," tegasnya.

Dia mencontohkan, dalam beberapa hari terakhir ini, masyarakat Indonesia dipertontonkan adegan-adegan saat mesin-mesin pemberantasan korupsi coba dilemahkan sejumlah pihak. Padahal, KPK yang dibentuk pada 2003 silam, menjadi harapan pembersihan negeri ini dari rezim koruptor.

"KPK memang bukan lembaga yang sempurna. Tetapi harus diakui mereka cukup banyak menyelamatkan uang rakyat yang dirampas koruptor. Pantaslah masyarakat membela mereka," jelas Indaru.

Ahmad Sururi, dosen Hubungan Internasional Unsoed menambahkan, upaya sistematis melemahkan KPK nampak melalui upaya beberapa anggota Komisi III DPR untuk merevisi UU KPK. Pelemahan kedua terlihat jelas dengan upaya penjemputan paksa salah satu penyidik terbaik KPK, Novel Baswedan, oleh pihak Polri.

"Kasus yang dituduhkan kepada Novel pun sangat tampak penuh kejanggalan. Betapa tidak, kasus tersebut terjadi tahun 2004, dan pihak keluarga korban tidak pernah melaporkan Novel kepada pihak kepolisian," ujarnya.

Dia juga meminta presiden SBY segera turun tangan menyelesaikan kekisruhan yang melibatkan KPK dan Polri.