Memaknai Pendidikan

Kompas.com - 10/10/2012, 11:02 WIB
EditorCaroline Damanik

Pengantar Redaksi
Menandai peringatan Hari Kemerdekaan RI, Desk Opini ”Kompas” bekerja sama dengan Lingkar Muda Indonesia (LMI) pada 15 Mei 2012 menyelenggarakan diskusi panel seri II/2012 di Bentara Budaya Jakarta (BBJ). Mengambil tema ”Konstitusi dan Negara Kesejahteraan: Pendidikan yang Memerdekakan”, diskusi menampilkan pembicara Jalaluddin Rakhmat (Yayasan Muthahari), Elin Driana (Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka), dan H Soedijarto (Universitas Negeri Jakarta), dipandu oleh Daniel Adipranata. Hasil diskusi yang dirangkum oleh Chris Panggabean dan Daniel Adipranata dari LMI serta wartawan ”Kompas” Kenedi Nurhan, diturunkan pada halaman 6 dan 7 hari ini.

***

Sesuatu yang alamiah jika individu menginginkan yang terbaik. Sesuatu yang mulia jika ada kehendak untuk maju mencapai kondisi yang lebih baik lagi. Dalam hal ini pembanding diperlukan. Apakah membandingkan satu hal dengan hal lain yang setara; atau membandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Apa pun itu diperlukan suatu tolok ukur, gunanya untuk meminimalkan bias dalam menilai diri. Setelah proses belajar berlangsung banyak pihak yang ingin mengetahui, sampai sejauh apa pelajaran dapat terserap, siswa mana saja yang kemampuan menyerap pengetahuannya lebih terbelakang dibanding teman-teman satu sekolah, sekolah mana saja yang dapat memberikan proses pembelajaran yang terbaik dan seterusnya.

Tolok ukur diharapkan menjadi masukan dalam proses evaluasi sehingga dapat diketahui sudah sejauh apa melangkah dan sisi mana yang masih perlu diperbaiki.

Konstruk pengukuran semestinya disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya untuk evaluasi proses, selayaknya ia ditempatkan sebagai data masukan untuk memperbaiki proses. Lantas bagaimana jika angka tolok ukur menjadi tujuan itu sendiri?

Atau lebih parah lagi tolok ukur turut dijadikan penentu kelulusan siswa, penentu besarnya dana bantuan ke sekolah, penentu karier para guru? Karena ada konsekuensi besar pascamistar pengkuran (lewat high stakes testing), serta-merta subyek-subyek yang terlibat dalam ujian nasional menjadikan angka-angka yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tujuan.

Tidak mengherankan jika dalam ujian nasional ada banyak kasus di mana kepala sekolah dan para guru memfasilitasi siswanya untuk saling ”berbagi” saat ujian berlangsung. Pihak sekolah ingin konduite sekolahnya bagus, para siswa tidak ingin mengulang satu tahun lagi.

Untuk itu angka kelulusan minimal harus tercapai. Tanpa disadari oleh pembuat kebijakan standar baku yang ditentukannya menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh sekolah.

Kontradiksi

Halaman:
Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    Close Ads X