UMI Bubarkan Lembaga Kemahasiswaan Teknik

MAKASSAR, KOMPAS.com — Rektorat Universitas Muslim Indonesia membubarkan dua lembaga kemahasiswaan di lingkup Fakultas Teknik yang terlibat dalam tawuran mahasiswa, 20 September lalu. Langkah tegas itu ditempuh karena tawuran massal itu menyebabkan satu mahasiswa tewas.

Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Masrurah Mochtar, Selasa (16/10/2012), mengatakan, dua lembaga yang dibubarkan itu adalah Teknik Pencinta Alam (Tekpala) dan Cakra Buana, lembaga pencinta alam di Jurusan Teknik Sipil. ”Lembaga ini kami bubarkan karena telah beberapa kali terlibat tawuran,” tuturnya.

Menurut Masrurah, pihaknya juga membongkar sekretariat kedua lembaga itu karena menjadi tempat penyimpanan berbagai senjata tajam yang ditemukan polisi saat menyisir Kampus UMI. Tawuran massal mahasiswa teknik, September lalu, mengakibatkan tewasnya mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Muhammad Ibrahim Rauf.

Masrurah memastikan, ST (22), mahasiswa Teknik Sipil yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Ibrahim, akan diberhentikan. Begitu pula tiga rekannya, NHJ (22), AH (24), dan MA (22), yang menemani pelarian ST ke Nunukan, Kalimantan Timur.

”Kami juga tidak akan menoleransi 30 mahasiswa yang diduga terlibat tawuran massal bulan lalu. Semua akan dijatuhi sanksi maksimal,” ujarnya. Tim pencari fakta UMI telah menyiapkan sanksi berupa skorsing 2-4 semester hingga drop out.

Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar Komisaris Besar Erwin Triwanto mengatakan, pihaknya tengah menelusuri dugaan adanya pihak yang mendalangi tawuran di UMI. Kemungkinan itu diperoleh dari pengakuan salah seorang mahasiswa yang ditahan.

Polisi berjaga di kampus

Dalam sebulan terakhir, tawuran massal di UMI dan Universitas Negeri Makassar (UNM) menyebabkan tiga mahasiswa tewas. Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat pun menyiapkan satu regu di sejumlah perguruan tinggi, terutama UMI dan UNM, agar tawuran tidak merembet ke kampus lain.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UNM Andi Ahmad Jamir menyatakan bisa memahami langkah yang diambil polisi. Namun, ia berharap keberadaan polisi di kampus hanya sementara.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, perguruan tinggi harus menegakkan disiplin dan aturan di kampus. ”Jika perguruan tinggi tidak sanggup, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan turun tangan,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Majelis Rektor Indonesia Herry Suhardiyanto mengatakan, kekerasan merupakan tindakan tidak bermartabat. ”Kami berkomitmen meniadakan tindakan kekerasan untuk menjaga martabat sivitas akademika,” kata Herry yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor. (RIZ/ELN)