Jadikan Pendidikan Gerakan Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS - Waktunya partisipasi masyarakat dalam pendidikan dikedepankan, berdampingan dengan pemerintah dan sekolah. Menjadi gerakan publik melibatkan peran orangtua, mulai pengembangan sistem sampai praksis di lapangan.

Hal itu terangkum dari empat narasumber pada diskusi ”Nasionalisme dan Masa Depan Pendidikan Indonesia” yang diselenggarakan Maarif Institute di Jakarta, Selasa (23/10) malam. Mereka, Anies Baswedan, Wahyudi A Muhammad, Imam B Prasodjo, dan Alpha Amirachman.

Menurut Anies, keterlibatan orangtua selama ini hanya masalah dana. Padahal, orangtua bisa berbuat lebih. ”Yang dilupakan selama ini pendidikan bagi orangtua,” kata Rektor Universitas Paramadina itu.

Sebagai pihak yang diminta mengomentari kurikulum oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Anies mengingatkan faktor guru sebagai kunci perbaikan praksis pendidikan. Profesi ini kurang dipikirkan serius, yang tecermin pada cara mengapresiasi. ”Menyelesaikan permasalahan guru berarti menyelesaikan sebagian besar masalah pendidikan,” katanya.

Akibat tak berpikir kontekstual dan desentralistis, persoalan jutaan warga yang tak bisa sekolah terlupakan begitu saja. Wacana riuh pada persoalan parsial, seperti ujian nasional, perbukuan, dan dana. Padahal, masalah pokoknya infrastruktur, termasuk keterlibatan masyarakat.

Kering

Pernyataan itu didukung pembicara lain. Imam Prasodjo, misalnya, menunjukkan minimnya perhatian orangtua. Saat mengambil rapor, ia terasing karena hampir semua ibu-ibu.

Hal itu dinilainya bentuk sikap kurang peduli. Saat menerima rapor, orangtua memperoleh perkembangan studi anaknya.

Praksis pendidikan di sekolah pun, lanjut Imam, terasa kering. Pembelajaran, mulai dari penanaman pengetahuan, sikap, dan belajar hidup bersama hingga aksi moral, kurang terjadi.

Mengenai penanaman nasionalisme, seperti diungkapkan Wahyudi dan Alpha, ketokohan para pahlawan perlu diberikan di sekolah. (STS)