Komisi X Sesalkan UKG Lanjutan Tanpa Sosialisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi Uji Kompetensi Guru (UKG) kembali muncul setelah dilaksanakannya kembali UKG di luar jadwal UK gelombang kedua. Tanpa sosialisasi, pada hari Senin (5/11/2012), UKG kembali dilaksanakan dan rencananya akan berakhir pada Selasa (20/11/2012) mendatang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak menyebutnya sebagai UKG gelombang ketiga, tetapi perpanjangan UKG gelombang kedua.

Anggota Komisi X dari Fraksi PPP DPR RI, Reni Marlinawati, mengaku kecewa dengan kelanjutan UKG yang masih menyisakan banyak persoalan. Menurutnya, pemerintah semestinya mengevaluasi terlebih dahulu pelaksanaan sebelumnya dan mempertimbangkan cara tepat untuk menguji kompetensi para guru.

"Dari awal saya sudah tidak setuju dengan adanya UKG untuk menguji kompetensi guru ini," kata Reni kepada Kompas.com, Rabu (7/11/2012).

Menurutnya, penyelenggaraan UKG ini sama sekali tidak menjamin dan mampu membuktikan bahwa guru yang lulus saat tes ini benar-benar kompeten dalam mendidik siswa. Pasalnya, banyak guru yang puluhan tahun mengajar dan telah menghasilkan lulusan yang sukses harus gagal dalam UKG karena tidak melek teknologi.

"Jadi bagaimana bisa membuktikan kompetensinya? Masalah juga banyak muncul, mati listrik, sinyal internet yang tidak lancar dan soal yang tidak keluar. Kalau dilihat program ini lebih mengarah ke proyek saja agar serapan dana pendidikannya naik. Sasarannya harusnya kan bukan itu," tambahnya.

Ia menambahkan bahwa untuk mengetahui kompetensi langsung para guru khususnya di daerah, sebaiknya pemerintah turun langsung ke lapangan melihat kondisi dan sistem pengajaran mereka. Bukan malah mengadakan UKG secara online yang belum tentu dapat diakses oleh semua daerah karena adanya kendala teknis.

"Mestinya untuk meningkatkan kompetensi ini dilakukan secara berkala dan tanpa dibatasi program tertentu dan waktu tertentu," tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI-P, Dedi Gumelar. Menurutnya, UKG tak pantas dilanjutkan atau diperpanjang karena persoalan esensi UKG saja belum tuntas dibahas.

"UKG itu kan uji kompetensi. Kalau hasilnya untuk pemetaan doang kenapa harus diteruskan? Ini kan dari sisi anggaran adalah pemborosan. Kalau uji kompetensi, sama seperti ujian nasional, kan ada hasil lulus atau tidak. Nah ini Kemdikbud tidak melakukan judgement apa-apa," tuturnya.

Pria yang akrab dipanggil Miing itu mengaku akan meneruskan ke fraksi untuk mempertanyakan soal penyelenggaraan UKG ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh dalam rapat kerja mendatang.

"Kami akan minta pertanggungjawaban kementerian, menanyakan evaluasi output positif dari UKG yang sudah ada, apa mereka punya data berapa guru yang berkompetensi dan sebagainya," tambahnya.

Tidak masalah

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Agus Hermanto mengatakan tak ada masalah dengan perpanjangan waktu UKG maupun penyelenggaraan UKG gelombang baru. Menurutnya, mekanisme itu sudah dipersiapkan dengan baik oleh kementerian karena belum bisa mengakomodir seluruh guru di nusantara.

"Ini kan (terjadi) sangking banyaknya yang disertifikasi. Akibatnya, ini harus dilakukan bertahap. Banyaknya jumlah guru jadi dilakukan sampai tahap tiga sehingga bisa mengakomodir guru," ucap politisi Demokrat ini.

Yang penting, lanjut Agus, kementerian harus bisa mempertanggungjawabkannya sesuai rencana pendanaan yang sudah diajukan.