Buku Pelajaran Disiapkan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada penerapan kurikulum 2013, pola pengadaan buku pelajaran untuk siswa berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Kali ini pemerintah menyiapkan buku teks pelajaran untuk siswa dan buku pegangan guru untuk setiap mata pelajaran yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.

”Penerbit bisa ikut tender pengadaan buku, tetapi substansi bukunya sudah disiapkan pemerintah,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh, di Jakarta, Selasa (27/12).

Pada tahun-tahun sebelumnya, untuk pembuatan buku pelajaran, pemerintah hanya memberikan sampai standar isi mata pelajaran. Penerbit kemudian membuat buku dan setelah lolos seleksi kemudian ditawarkan ke sekolah-sekolah.

”Namun, akibat ini, ada bermacam-macam buku untuk satu mata pelajaran,” kata Nuh. Bahkan, ada sejumlah buku yang ditarik karena isinya tak sesuai dengan kaidah pendidikan. Selain itu, siswa juga masih diharuskan membeli lembar kerja siswa (LKS) yang sering kali harganya lebih mahal daripada buku teks pelajaran.

Karena itu, menurut Nuh, dalam kurikulum baru, untuk menjamin kesamaan isi dan kualitas buku, pemerintah menyiapkan buku induk untuk setiap mata pelajaran. Siswa mendapat buku teks, sementara guru mendapat buku induk yang memuat silabus, panduan pembelajaran, serta penilaian mata pelajaran.

”Kualitas isi bukunya terjamin dan mengarah pada pembentukan karakter, kreativitas, dan produktivitas siswa,” kata Nuh.

Direncanakan, buku-buku teks untuk siswa dan buku panduan bagi guru siap sekitar Februari atau Maret 2013. Buku itu bisa digunakan untuk penerapan kurikulum 2013 yang tahun pertama diterapkan pada siswa kelas I dan IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK.

Selain buku pelajaran disiapkan pemerintah dan tersedia di sekolah untuk setiap siswa, ungkap Nuh, LKS juga tidak ada lagi karena selama ini dinilai kurang efektif dan membebani orangtua siswa.

Berdasarkan informasi dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud, soal pembuatan buku teks belum final.

Ada keinginan untuk tetap memberikan peluang kepada penerbit membuat buku teks. Namun, pemerintah harus membuat spesifikasi secara detail dan model buku teks pelajaran. Lalu, ada proses penilaian pada penerbit yang membuat buku pelajaran.

Terkait buku sekolah elektronik (BSE) sebagai program buku murah dari pemerintah, Nuh mengatakan akan ada transisi. Buku tersebut masih bisa dipakai karena penerapan kurikulum baru dilakukan secara bertahap.

Secara terpisah, Sahiri Hermawan, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, mengatakan, perubahan kurikulum baru jangan sampai menimbulkan kecurigaan masyarakat akan adanya bisnis buku teks oleh penerbit. (ELN)