Awasi Penggunaan KJP, Jokowi Akan Bentuk Tim Independen

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan membentuk tim independen untuk mengawasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). KJP merupakan salah satu program unggulan di bidang pendidikan hasil inisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Jokowi.

Kartu ini diberikan kepada peserta didik yang tidak mampu dan rawan putus sekolah. Siswa pemegang KJP akan mendapatkan bantuan dana pendidikan sebedar Rp 240 ribu per bulan. Sesuai tujuannya, KJP hanya diperkenankan untuk digunakan siswa menutupi keperluan pribadinya terkait pendidikan.

"Ya nanti akan ada tim pengawasnya," kata Jokowi atau Jokowi di Balaikota DKI, Jakarta, Senin (3/10/2012).  Ia menganjurkan para siswa penerima KJP untuk bijak menggunakan uang yang diberikan setiap bulan.

Jokowi mengatakan baru akan membentuk tim independen kalau semua KJP sebanyak 332.000 kartu sudah dibagikan. "Kalau sekarang kan baru mulai-mulai begini. Jadi baru akan kita sampaikan nanti ya," kata Jokowi.

Saat ini, kata dia, yang mengontrol penggunaan KJP itu adalah guru, orangtua, kepala sekolah, Dinas Pendidikan DKI, dan Inspektorat DKI. Tim independen pengawas KJP itu menurut Jokowi, berasal dari berbagai kalangan dan dari seluruh unsur masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, dan sebagainya.

"Ya siapa sajalah. Dari seluruh unsur masyarakat," kata Jokowi.

Tahun ini KJP hanya dibatasi untuk siswa di jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengaji pemberian kartu serupa untuk siswa di jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Sabtu (1/12/2012) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI berhasil membagikan KJP di SMA Yappenda dan SMA Paskalis.