DPR Minta Pelaksanaan Kurikulum Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Kerja kurikulum di Komisi X DPR meminta pemerintah tidak memaksakan pelaksanaan kurikulum baru pada Juni 2013.

Sebab, implementasi yang tergesa-gesa hanya akan menimbulkan persoalan yang lebih rumit lagi dalam dunia pendidikan Indonesia. "Panja Kurikulum pekan lalu menyepakati akan meminta Mendikbud menunda pelaksanaan kurikulum baru. Para guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum di sekolah saja belum disiapkan," kata anggota Panja Kurikulum, Ferdiansyah, di Jakarta, Rabu (5/12/2012).

Menurut Ferdiansyah, ketidakmampuan guru dalam melaksanakan kurikulum menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak tercapai dengan baik.

"Tapi, pemerintah bukannya serius menyiapkan guru dan melatih mereka. Yang terjadi, ya, ganti kurikulum tiap ganti Menteri," tutur Ferdiansyah.

Kurikulum 2006 atau yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku hingga saat ini saja, kata Ferdiansyah, belum dipahami banyak guru.

"Ketika guru sedang mencoba memahami KTSP, tiba-tiba disuruh berubah lagi. Kebijakan seperti ini menyengsarakan masyarakat," kata Ferdiansyah.

Panja Kurikulum di Komisi X, ujar Ferdiansyah, belum membahas secara lebih mendalam soal kurikulum yang disiapkan pemerintah. Namun, mencermati perkembangan yang terjadi hingga masa uji publik, Panja Kurikulum secara internal akan meminta Komisi X menyampaikan sikap kepada pemerintah untuk menunda pelaksanaan kurikulum.

"Kenapa harus dilaksanakan Juni 2013? Apa sosialisasinya cukup bagi guru yang hanya beberapa bulan? Apa pelatihan guru yang benar, bukan ceramah, bisa dilakukan dengan waktu cepat? Jika kuriklulum ini dianggap perbaikan yang berdampak luar biasa pada masa depan Indonesia, ya, tentu harus dipastikan semua orang siap dan satu pemahaman untuk melaksanakannya," ungkap Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golkar.