Hanya Kepala Sekolah yang Didengar, Bukan Guru

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak Indonesia merdeka, kurikulum pendidikan yang ada terus berganti. Sudah hampir sepuluh kali kurikulum pendidikan di Indonesia berubah tanpa diikuti peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan. Bahkan tiap perubahan kurikulum justru menimbulkan masalah baru dan kebingungan khususnya pada tenaga pendidik.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan bahwa kebijakan perubahan kurikulum yang diambil pemerintah tidak pernah berjalan mulus. Pasalnya, sering terjadi miskomunikasi antara pemerintah pusat dengan para guru saat implementasi akan dijalankan.

"Tiap pergantian kurikulum selalu ada pengalaman tidak enak. Kaitannya juga biasanya dengan kesiapan guru," kata Sulistiyo, saat dihubungi, Jumat (7/12/2012).

Ia menjelaskan bahwa guru tidak pernah ditanya secara individu mengenai kesiapan dalam menjalankan kurikulum baru. Biasanya hanya pendapat Kepala Sekolah saja yang didengar dan disampaikan ke Dinas Pendidikan lalu diteruskan lagi ke pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Jadi guru belum siap dan tidak mengerti tapi Kepala Sekolah sudah mengatakan siap. Dilanjutkan ke dinas dan Kemendikbud, dikatakan bahwa daerah ini siap dengan kurikulum baru," jelas Sulistiyo.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti, mengatakan bahwa banyak kepala sekolah yang tidak terlalu paham dengan kondisi kualitas guru yang ada di sekolah tersebut. Pasalnya, kualitas para kepala sekolah ini juga rendah.

"Kepala Sekolah juga berkualitas rendah karena pemilihannya tidak transparan dan umumnya karena ada kedekatan dengan dinas," ujar Retno.

"Nanti kalau diadukan ke Kemendikbud akan dilempar lagi ke daerah. Selalu seperti ini. Jadi guru yang di bawah ini mau bagaimana?" tandas Retno.