Kurikulum 2013 Ditolak

Kompas.com - 17/12/2012, 11:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Forum Komunikasi Peduli Pendidikan Republik Indonesia (FKPPRI), yang beranggotakan pakar, praktisi, dan pengamat pendidikan menolak kurikulum 2013. Perubahan kurikulum dinilai tidak berdasarkan kajian yang menyeluruh.

"Belum ada riset dan evaluasi  yang mendalam dan sungguh-sungguh tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), baik berdasarkan Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi maupun Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan," kata Koordinator FKPPRI Darmin Mbula dalam surat pernyataan sikap yang diterima, Senin (17/12/2012). 

Kurikulum model KTSP yang dikembangkan berdasarkan pedoman dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) menghargai otonomi guru dan sekolah serta keanerakagaman budaya dan konteks setempat.

Kurikulum model KTSP memberi peluang bagi guru dengan harapan model KTSP dapat menjadi pedoman bagi  guru dalam menyusun silabus yang sesuai dengan kondisi sekolah dan potensi daerah masing-masing. Sedangkan kurikulum 2013 jelas tidak menghargai otonomi guru, sekolah, dan daerah.

Kurikulum 2013 amat sentralistik, bertentangan dengan semangat reformasi yang menghendaki desentralisasi, yaitu desentralisasi pengelolaan pendidikan agar dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi daerah.

Bukti nyata desentralisasi pengelolaan pendidikan ini adalah diberikannya kewenangan kepada sekolah untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti tercermin dalam pengelolaan kurikulum, baik dalam penyusunan maupun pelaksanaannya di sekolah.

Sebaliknya, untuk kurikulum 2013, baik perencanaan maupun penyusunan silabus serta penyusunan dan penerbitan buku pelajaran ditentukan dan dilakukan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sentralisasi).

Hal ini berdampak pada deprofesionalisasi guru dan mengabaikan konteks sosial budaya dari komunitas lokal yang amat ditekankan oleh model KTSP (2006). 

Perubahan atau pergantian KTSP (2006) ke kurikulum 2013 tidak berdasarkan alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan serta landasan hukumnya tampak mengada-ada sebagai rasionalisasi perubahan kebijakan.

Penyusunan Kurikulum 2013 tidak berdasarkan kajian yang mendalam dan transparan terhadap situasi yang  menjadi alasan kuat perlunya kurikulum 2013. Rumusannya amat sangat normatif berdasarkan spekulasi tanpa dukungan hasil riset dan ujicoba inovasi di lapangan.

Sosialisasi atau uji publik kurikulum 2013 tidak fair, hanya pada kalangan dan waktu terbatas, tidak disertai dokumen kurikulum yang dirancang, hanya dalam bentuk file powerpoint dan tergesa-gesa.

"Masyarakat tidak diberi ruang dengar pendapat, dan ada kesan 'dipaksakan', hanya sekadar legitimasi. Toh Pemerintah tetap akan memaksakan berlakunya kurikulum 2013. Masyarakat bingung seolah-olah dipaksa 'membeli kucing dalam karung', yang belum jelas alasan, tujuan, bentuk, dan isinya," papar Darmin.

Jumlah mata pelajaran dalam kurikulum 2013 dikurangi dengan maksud mengurangi beban belajar siswa, namun muatannya berlipat ganda karena mengikuti alur pikiran kompetensi inti dan jumlah jam pelajaran per minggu ditambah. Dampaknya adalah beban belajar siswa semakin berlipat ganda.

Selain itu, rumusan kompetensi inti tidak berdasarkan kajian mendalam dan hasil riset dan inovasi. Hubungan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran tidak koheren sehingga berdampak meningkatnya kepadatan kompetensi dan materi pada tiap mata pelajaran.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorMarcus Suprihadi

    Terkini Lainnya

    BNN Antisipasi 8 Narkoba Jenis Baru yang Belum Diatur Peraturan Menteri Kesehatan

    BNN Antisipasi 8 Narkoba Jenis Baru yang Belum Diatur Peraturan Menteri Kesehatan

    Megapolitan
    Fakta Nelayan Temukan Drone Laut di Kepri, Sempat Dikira Rudal hingga Buatan China

    Fakta Nelayan Temukan Drone Laut di Kepri, Sempat Dikira Rudal hingga Buatan China

    Regional
    Kotak Suara Pemilu Diangkut Pakai Mobil Sampah di Makassar

    Kotak Suara Pemilu Diangkut Pakai Mobil Sampah di Makassar

    Regional
    Ditjen Pemasyarakatan Serahkan Kartu Identitas untuk 1.103 Anak dari LPKA

    Ditjen Pemasyarakatan Serahkan Kartu Identitas untuk 1.103 Anak dari LPKA

    Nasional
    Mau Naik MRT? Pahami Dulu Aturan dan Larangan Berikut Ini...

    Mau Naik MRT? Pahami Dulu Aturan dan Larangan Berikut Ini...

    Megapolitan
    Kuasa Hukum Sebut Jokdri Diperiksa soal Barang Bukti dan Aliran Dana

    Kuasa Hukum Sebut Jokdri Diperiksa soal Barang Bukti dan Aliran Dana

    Megapolitan
    Caleg Jadi Bos Komplotan Pencuri, Alasannya Butuh Duit untuk Kampanye

    Caleg Jadi Bos Komplotan Pencuri, Alasannya Butuh Duit untuk Kampanye

    Regional
    Tak Diberi Uang Jajan, Seorang Pemuda Rusak Kios dan Ancam Bunuh Abangnya

    Tak Diberi Uang Jajan, Seorang Pemuda Rusak Kios dan Ancam Bunuh Abangnya

    Regional
    Survei Vox Populi: Jokowi-Ma'ruf 54,1 Persen, Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen

    Survei Vox Populi: Jokowi-Ma'ruf 54,1 Persen, Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen

    Nasional
    KPU Batalkan Keikutsertaan 6 Parpol Dalam Pemilu di NTT

    KPU Batalkan Keikutsertaan 6 Parpol Dalam Pemilu di NTT

    Regional
    Akses Halte Bundaran HI ke Stasiun MRT Belum Ramah Disabilitas

    Akses Halte Bundaran HI ke Stasiun MRT Belum Ramah Disabilitas

    Megapolitan
    Enam Anggota DPRD Babel Korban Lion Air JT 610 Tuntas di PAW

    Enam Anggota DPRD Babel Korban Lion Air JT 610 Tuntas di PAW

    Regional
    TKN: Di Tempat Kami Enggak Ada Orang seperti Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Amien Rais...

    TKN: Di Tempat Kami Enggak Ada Orang seperti Ratna Sarumpaet, Fadli Zon, Amien Rais...

    Nasional
    KPU Kepri Coret 6 Parpol karena Tak Laporan Dana Kampanye

    KPU Kepri Coret 6 Parpol karena Tak Laporan Dana Kampanye

    Regional
    Peringati Hari Jadi Ke-484 Masjid Menara Kudus, Simbol Toleransi Umat Beragama

    Peringati Hari Jadi Ke-484 Masjid Menara Kudus, Simbol Toleransi Umat Beragama

    Regional


    Close Ads X