Dua Opsi dalam Penerapan Kurikulum 2013

Jakarta, Kompas - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang mempertimbangkan dua opsi dalam penerapan Kurikulum 2013, yang akan dimulai pada tahun ajaran 2013/2014. Pilihan atas kedua opsi itu masih menunggu masukan sejumlah pihak melalui uji publik yang ditutup pada 23 Desember.

”Prinsipnya, Kurikulum 2013 diterapkan tahun depan, tetapi pola penerapannya masih dipertimbangkan,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dalam kunjungannya ke Redaksi Kompas, Jumat (21/12). Ikut mendampingi, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim, Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Suyanto, serta Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Syawal Gultom.

Opsi pertama, lanjut Nuh, kurikulum baru diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X secara serentak di semua sekolah. Opsi kedua, diterapkan di kelas I, IV, VII, dan X, tetapi hanya di beberapa sekolah.

Jika opsi pertama yang dipilih, kata Nuh, bisa lebih fokus dalam mendidik guru dan menyiapkan buku materi pelajaran. Selain itu, juga mencerminkan kebersamaan karena dilakukan serentak di seluruh Indonesia.

Jika memilih di beberapa sekolah, harus ditentukan kriteria sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013. Sekolah yang dipilih pun harus mencerminkan keberagaman, baik negeri-swasta, kota besar-kecil, maupun sekolah berakreditasi A, B, dan C.

Syawal Gultom mengatakan, untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013, segera disiapkan 40.000 guru yang akan menjadi pelatih inti (master trainer). Mereka dipilih dari guru-guru terbaik dan akan dilatih oleh pelatih guru atau dosen yang juga diuji sebelumnya.

Perbaikan kurikulum

Nuh menegaskan, Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006.

Mengacu pada Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2007 dan 2011, kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika dan sains masih rendah. Ini disebabkan materi yang diajarkan di sekolah berbeda dengan yang diujikan secara internasional. Selain itu, juga banyak ketidaksesuaian antara kompetensi yang ditetapkan dalam KTSP 2006 dan materi TIMSS. ”Karena itulah, banyak perbaikan dalam Kurikulum 2013,” kata Nuh.

Menyangkut hasil uji publik yang dilakukan di sejumlah daerah dan melalui sistem online, kata Nuh, Kemdikbud menerima banyak masukan dari berbagai kalangan, antara lain 64 persen dari guru, 20,8 persen dari masyarakat umum, serta dari dosen, lembaga swadaya masyarakat, dan politisi.