Panja Kurikulum Masih Tak Tahu Apa-apa

JAKARTA, KOMPAS.com — Selama ini, perubahan kurikulum yang akan diterapkan pada 2013 mendatang hanya berada dalam domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, saat permasalahan kurikulum yang dirombak ini mulai banyak memunculkan opini masyarakat, DPR RI pun tak mau kalah.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Raihan Iskandar, mengatakan, sejak awal 2012 para anggota legislatif ini telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Kurikulum. Keberadaan panja ini sebenarnya bertujuan untuk memberi masukan pada pemerintah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

"Kan memang ada yang harus dibenahi dari masalah asusila, moral, hingga tawuran. Ini sudah tahu sama tahu," kata Raihan saat dijumpai di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (21/12/2012).

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah nyaris satu tahun Panja Kurikulum ini ada, tetapi mengapa baru sekarang para anggotanya mulai bersuara dan memaparkan hal-hal yang disebut sebagai bentuk kegelisahan masyarakat karena adanya perubahan kurikulum.

"Jadi, saat pemerintah inisiatif buat kurikulum, kami enggak diajak. Kemudian pemerintah ambil langkah yang signifikan dan muncul pro kontra," ujar Raihan.

Bahkan, menurut dia, pemerintah juga tidak memberikan rincian secara utuh terkait perubahan kurikulum ini. Hingga saat ini, pihaknya hanya menerima bahan yang serupa seperti paparan yang disebarluaskan melalui situs uji publik pengembangan kurikulum 2013.

"Ya hanya itu saja yang dijelaskan kepada kami. Detailnya, bahkan dokumennya, kami sama sekali enggak pegang, ya bagaimana menilai," tandasnya.