Banyak Program Pendidikan Serba Dadakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini tidak memiliki grand design yang jelas untuk mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan mampu membangun Indonesia di masa yang akan datang.

Sekretaris Jenderal FSGI, Retno Listyarti, mengatakan bahwa semestinya dalam merumuskan suatu program yang efeknya untuk masyarakat luas harus memiliki suatu kerangka yang jelas dengan pola yang terukur. Sayangnya pemerintah saat ini tidak demikian dalam menjalankan program pendidikan.

"Banyak yang dadakan sehingga malah menimbulkan kekacauan saat di lapangan. Salah satunya adalah UKG yang akhirnya juga tidak jelas," kata Retno saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun 2012 FSGI di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta, Kamis (27/12/2012).

Kemudian muncul perubahan kurikulum yang juga terkesan terburu-buru harus diterapkan pada 2013 mendatang sehingga hal-hal untuk mendukung kelangsungan berjalannya kurikulum tersebut digagas secara instans tanpa memikirkan kondisi lapangan yang ada.

"Muncul program master teacher dan pelatihan enam bulan. Sedangkan itu tidak dianggarkan. Ini kan seperti tidak ada kerangka yang jelas untuk menjalankan proram kerja," ujar Retno.

Selanjutnya, ia mencoba membandingkan dengan negara Adi Kuasa yang kini dipimpin oleh Barrack Obama. Kualitas pendidikan di negara tersebut ternyata juga mengalami penurunan, urutannya tergelincir ke posisi 16 untuk bidang sains dan matematika. Namun pola yang diterapkan untuk menggenjot agar kualitasnya kembali meningkat tersebut dinilai jelas.

"Amerika itu ada di posisi 16 untuk Sains dan Matematika. Melihat hal itu, pemerintahan Obama langsung membuat program pembenahan guru," ujar Retno.

"Pembenahannya juga terukur. Sangat terukur. Jadi ada target harus menghasilkan berapa ribu guru sains dan matematika dalam periode tertentu. Nah itu dikaji benar dan didampingi sehingga terlihat progressnya," imbuhnya.

Ia mengungkapkan bahwa sesungguhnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dapat melakukan hal serupa selama memiliki grand design yang jelas. Hasil penelitian nasional maupun internasional dapat dijadikan evaluasi untuk mengurai benang permasalahan pendidikan di Indonesia.