”Kami protes keras karena ini tidak fair. Dia (Heryawan) melakukan pertemuan dengan para kepala desa di Cirebon dengan meminta dukungan hingga 70 persen untuk pilkada dan menjanjikan uang Rp 100 juta per desa,” kata Sekretaris Tim Kampanye Paten Abdy Yuhana, Jumat (28/12), di Bandung.
Namun, Heryawan menegaskan, kegiatannya bersama kepala desa (kuwu) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kuwu Cirebon bukanlah kampanye politik. Kehadirannya di acara Rabu lalu itu dalam posisi sebagai gubernur. ”Selaku gubernur, saya diundang dan tidak mengajak agar mereka memilih saya. Juga tidak ada paparan visi-misi,” kata Heryawan.
Ia mengakui, posisinya sebagai gubernur sekaligus calon gubernur memang sulit dibedakan masyarakat umum. Misalnya, ketika sebagai kepala daerah menjelaskan program dan hasil-hasil pembangunan, dia kerap dipandang berkampanye. ”Pada saat menjelaskan program yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan, ada warga yang berteriak ’lanjutkan’. Ada juga yang berteriak ’50 persen’. Saya lalu bilang ’70 persen dong’. Selentingan warga itu tidak bermakna apa-apa,” ujarnya.
Mengenai bantuan infrastruktur Rp 100 juta per desa per tahun, menurut Heryawan, lebih konkret untuk kondisi Jabar sekarang. Hal itu mengacu pada ketersediaan dana APBD Jabar.
Hasil survei Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Universitas Padjadjaran pada 30 November–12 Desember 2012, memprediksi, Pilkada Jabar akan berlangsung satu putaran. Tiga dari lima pasang calon mempunyai tingkatketerpilihan (elektabilitas) menonjol, yakni Rieke Diah Pitaloka–Teten Masduki 10,44 persen, Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar 26,46 persen, dan Yusuf Macan Effendi-Lex Laksamana 31,28 persen.
Syarat memenangi pilkada minimal 30 persen dan ketiga pasang calon ini berpeluang menang, apalagi ada massa mengambang 20,84 persen. ”Kelompok ini belum mau menentukan pilihan. Mereka ingin bertatap muka dengan calon, melihat visi-misi, juga program calon. Strategi dan gebrakan pada masa kampanye turut menentukan kemenangan calon,” kata Ketua PK2S Unpad Toni Toharudin.
KPU Papua akan melakukan perbaikan daftar pemilih tetap Pilkada Papua 2013. Anggota KPUD, Ferry Kareth, mengatakan, ada sekitar 7.600 pemilih dari Kota Jayapura belum terakomodasi dalam DPT. KPU Papua masih membahas perbaikan bersama Panwas Papua dan Panwaslu Kota Jayapura. ”Masih belum diputuskan, akan dibicarakan lagi,” kata Ferry, Jumat di Jayapura.